Hasilnya, ada yang meraih preÂdikat terendah yaitu disclaiÂmer, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang paling tinggi meraih wajar tanpa pengecualian (WTP).
Apa pertimbangan BPK memÂÂberikan prediket-prediket terseÂbut. Berikut waÂwancara
Rakyat Merdeka dengan Rizal Djalil, anggota BPK yang saat di DPR lama berkecimpung di komisi keuangan, pajak dan BUMN itu.
Ada tudingan BPK ‘mengoÂbral’ WTP, apa komentar Anda?Itu tidak betul. Kita tidak perÂnah mengobral WTP, kita berikan prÂedikat itu sesuai dengan hasil peÂmeriksaan yang akuntabel, proÂfesional dan transÂparan. Bagaimana mau dibilang BPK bagi-bagi WTP, dari 33 proÂvinsi, hanya tiga provinsi meraih WTP yaitu Sulawesi Selatan, Riau dan Yogyakarta.
Jadi predkat WTP juga buÂkan haÂsil nego?Tidak. Saya jamin tidak ada negosiasi untuk meraih WTP. WTP itu dikeluarkan setelah meÂlalui penilaian yang sangat ketat oleh tenaga profesional di biÂdang keuangan, melalui pintu yang sangat berlapis, direview, bahkan untuk kasus-kasus terÂtentu kita tarik ke Jakarta. Jadi kalau ada daeÂrah yang meraih WTP, itu murni karena hasil keringat seluÂruh pimpinan dan aparat di sana.
Ada tudingan juga, WTP diÂnego di tempat golf, apa betul?Itu tidak benar juga. Selain saya tidak pernah main golf, tak mungkin auditor BPK melakukan hal itu.
Apa ada menteri atau pihak lain yang telepon ke BPK untuk meraih WTP?Kalau ditelepon menteri, dari dulu juga sudah biasa, tapi tidak ada menteri yang tanya soal opini atau ada pihak-pihak tertentu yang coba-coba mempengaruhi opini, termasuk internal.
Dari semua daerah yang perÂnah diperiksa BPK, persoalan apa yang paling krusial?Semua daerah memiliki perÂsoalan berbeda-beda. UmumÂnya, permasalahan mereka terkait aset yang sejak zaman dahulu kala belum terselesaikan. Meskipun ada juga daerah yang menghaÂdapi persoalan serius terkait kerugian negara.
Belajar dari tiga provinsi yang meraih WTP, apa yang menyebabkan mereka bisa meÂraih WTP?Yang terpenting adalah komitÂmen pimpinan daerah yang berÂsangkutan serta action tindak lanjut atas temuan. Ada juga peliÂbatan profesional di bidang akunÂtansi yang didatangkan dari universitas-universitas ternama termasuk expert, lalu adanya asisÂtensi dari auditor internal dan instansi terkait seperti KemenÂdagri, sehingga penyelesaian masalah-masalah aset tersebut lebih cepat dituntaskan. KemuÂdian, beberapa daerah melakukan pakta integritas dengan satuan kerjanya.
Kementerian KeÂsehatan dan Kementerian PenÂdidikan NasioÂnal meraih opini WTP. Apa yang terjadi dengan kedua keÂmenterian ini?Disclaimer yang diberikan ke kedua kementerian ini juga telah mematahkan tudingan kita bagi-bagi WTP. Dan, opini yang diberikan terÂnyata ada korelasi positif dengan eskalasai kasus-kasus hukum yang terjadi di kedua kementerian tersebut.
Apa yang Anda lakukan terÂhadap kedua kementerian ini?Kita sudah berdialog dengan sekjen dan menteri. Kita dorong perbaikan-perbaikan. Kita beri kesempatan kepada Kemenkes dan Kemendiknas untuk mempeÂcepat perbaikan-perbaikan perÂsoaÂlan yang mereka hadapi. Kita melihat, pengadaan barang dan jasa di dua kementeriann ini perlu direform implementasinya, kaÂrena semua aturan dan regulasiÂnya sudah bagus.
Di Kemenkes dan KemenÂdikÂnas, saat ini sedang hot kaÂsus korupsi yang menimpa beÂkas bendahara Partai DemoÂkrat, M Nazaruddin. Apa koÂmenÂtar Anda?Saya ingin tegaskan, BPK seÂlalu bekerja sesuai dengan konsÂtitusi, UUD 1945, UU No 17 TaÂhun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK tidak ada urusan dengan Nazaruddin. NaÂzaruddin bukan entitas yang kami periksa, yang kami periksa adalah KeÂmenÂkes dan Kemendiknas.
Beberapa waktu lalu, pimpiÂnan BPK sudah lapor ke PresiÂden SBY terkait laporan keÂuangÂan ini. Apa respons SBY?Saya terharu, karena Presiden SBY sangat respons terhadap laÂporan dan temuan BPK. Presiden memiliki komitmen besar terhaÂdap tata kelola keuangan yang baik. Dalam kasus Papua misalÂnya, setelah mendapat laporan kami, Presiden langsung meÂmanggil dua gubernur dan menÂteri teknis untuk duduk bersama, mendiskusikan dan membahas temuan tersebut. Presiden juga telah menginstruksikan agar tahun 2012 semua kementerian meraih WTP.
Apa ada dukungan dari lemÂbaga lain?Saya ingin mengatakan secara jujur, bahwa Pak Taufik Kiemas seÂbagai Ketua MPR telah memÂberi sumbangan besat terÂhaÂdap audit BPK yang mengarah kepada perbaikan tata kelola keÂuangan dan pencegahan terjadiÂnya peÂnyimpangan. Hal itu telah disamÂpaikan Pak Taufik Kiemas saat pertemuan pimpinan lemÂbaga tinggi negara di BPK, Mei lalu.
Apa yang dilakukan BPK agar tata kelola keuangan bisa baik?Begitu dilantik, sebulan keÂmudian kita undang menteri, saya juga aktif keliling ke proÂvinsi dan kabupaten menjelaskan ke guberÂnur, bupati, walikota, DPRD. Kita juga membuka ruang kalau ada tindak lanjut yang tidak jelas. Tapi, kita tidak bisa mengerjakan tindak lanjut, karena amanah UU BPK, tindak lanjut harus oleh pejabat yang bersangkutan.
BPK dituding hanya fokus ke beberapa departemen saja, apa benar?Kita tidak hanya fokus ke deÂpartemen, kita juga fokus kepada hajat hidup orang banyak dan peÂningkatan kesejahteraan rakyat. Saya bertemu dengan Ketua PGRI menjelaskan persoaÂlan hukum terkait keuangan negara. Kita juga mendatangi RSCM (Rumah Sakit Cipto MangkunÂkusumo), melihat bagaimana pengelolaan keuangam di situ, kita beri perhatian khusus karena RSCM merupakan pusat rujukan seluruh indonesia.
Saat ini, BPK lebih banyak melakukan MoU ya...O ya, memang betul. Karena itu amanah UU BPK.
[rm]
BERITA TERKAIT: