PT PAL Minta Modal Rp 3 Triliun Ke Negara

Dalam presentasinya PT PAL memaparkan kondisinya selama enam tahun terakhir menun­juk­kan, nilai penjualan tidak lebih dari Rp 1 triliun dan net profit peru­sahaan tidak mampu menu­tupi biaya overhead yang rata-rata per tahun mencapau Rp 214 miliar.

Ditambah dengan permasa­lahan ketidakdisiplinan peru­sa­haan dalam penerapan budgetary control mengakibatkan pening­katan biaya produksi atau ke­naikan biaya material dan ke­terlambatan proses produksi.

“Akumulasi dari permasalahan ter­sebut mengakibatkan peru­sa­han mengalami bleeding yang me­nguras modal perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan liquiditas atau cash flow problem. Sehingga total nilai keru­gian perusahaan dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2006 - 2010 mencapai sekitar Rp 935 miliar,” kata Direktur utama PT PAL Harsusanto.

Diakuinya, setelah krisis global tahun 2008 terjadi perubahan drastis terhadap pasar kapal dunia, sehingga harga kapal baru menukik tajam bahkan sampai mencapai 30 persen dari harga kapal baru. Dampaknya muncul keengganan pembeli melanjutkan kontrak pembangunan kapal baru.

Di tengah kesulitan yang terja­di, PT PAL terus  berupaya ber­tahan untuk menjalankan binis dan meyelesaikan pembangunan be­berapa kapal serta proyek lainnya.

“Kalaupun PT PAL bisa berta­han sampai sekarang, karena me­ngandalkan pendapatan peru­sa­haan dari perbaikan kapal-kapal ko­mersial maupun dari instansi pe­merintah baik TNI maupun Pol­ri, tapi tetap masih banyak per­alatan kami yang berusia di atas 30 tahun dengan biaya pera­watan yang mahal,” ungkap Harsusanto.

Dijelaskan, PAL memiliki banyak kendala internal, yang me­ngakibatkan perusahaan se­makin melorot.  Di antaranya, cash in perusahaan belum bisa me­menuhi seluruh kebutuhan biaya gaji dan operasional peru­sahaan, fasilitas produksi sudah re­latif tua, estimasi penjualan har­ga pasar kapal masih menang­gung hutan, dan operational inco­me tidak dapat menutupi biaya perusahaan sehingga likui­ditas negatif, PAL tidak mampu me­lakukan perawatan dan per­baikan fasilitas produksi.

Sedangkan untuk masalah eksternal perusahaan, yaitu, bu­ruknya tingkat kolektibilitas pe­rusahaan sehingga tidak dapat mem­peroleh pendanaan baru dari bank, tingginya tingkat suku bu­nga dalam negeri,  belum ber­kem­bangnya industri penunjang yang mengakibatkan komponen kapal harus diimpor.

Dengan banyaknya kendala tersebut, walaupun ada perbaikan di tahu 2010, tapi tetap tidak mam­pu mengcover carrying po­tensial loss proyek pem­bangunan kapal eksisting sebagai akibat adanya krisis global akhir tahun 2008, yang mempengaruhi ke­lang­sungan usaha di tahun tahun mendatang.

“Untuk itu sangat diperlukan re­strukturisasi menyeluruh de­ngan dukungan pemerintah baik dalam penggalangan pasar dalam ne­geri maupun perbaikan struktur permodalan dalam bentuk PMN,” ujarnya.

Harsusanto berharap, kebera­daan PT PAL harus diper­ta­han­kan pemerintah, karena kebera­daanya ikut mendukung prestasi bangsa Indonesia di kancah internasional.

Sejauh ini PT PAL telah mem­produksi 200 kapal komersial dan 50 kapal perang, memproduksi kom­ponen power plant untuk PLN, aset pemerintah dalam rang­ka penugasan pengadaan alut­sista, sebagai pusat pen­di­dikan dan pelatihan untuk tenaga terampil penunjang industri perkapalan dan sebagai tulang punggung Kementerian Perta­hanan dan TNI AL untuk peme­liharaan dan perbaikan kapal ter­masuk pemasangan senjata. “oleh karena itu PT PAL harus diper­tahankan dan dikem­bangkan,” tegasnya

Menurutnya, tanpa adanya dukungan dari pemerintah berupa PMN, proyeksi PAL dari tahun 2010 sampai 2015 akan terus mengalami kerugian. Sebaliknya, dengan adanya PMN, PAL akan semakin meningkatkan produk­sinya dan membantu pereko­nomian bangsa.

“Sebelum PMN, proyeksi kami PAL akan mengalami kerugian sampai 2015 sekitar Rp 146 miliar dengan penjualan Rp 376 miliar. Dengan adanya PMN dari pemerintah, kami mempunyai proyeksi sampai 2015, dengan jumlah penjualan sekitar Rp 2,5 triliun dan keuntungan Rp 227 miliar,” paparnya.

Diterangkan, jumlah dana PMN yang diminta PT PAL bersumber dari dana cash dari pemerintah sebesar Rp 2,1 triliun lebih, dan konversi utang ke instansi pemerintah Rp 814 miliar. Penyertaan Modal Negara nantinya bersumber dari dana cash dan konversi hutang, yang total seluruhnya Rp 3 triliun.

“Dana PMN tersebut akan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan dalam pem­bua­tan kapal laut baru produksi PAL, yang saat ini masih terbengkalai, diakibatkan bank-bank di Indo­nesia, terutama bank BUMN tidak mau meminjamkan dana un­tuk PAL. Itulah sebabnya kami membutuhkan dana tersebut,” paparnya.

Diterangkan, setelah mendapat PMN, PAL akan melakukan pro­gram restrukturisasi dan revi­talisasi. Selain itu, PMN dari pe­merintah akan digunakan untuk ke­butuhan tercapainya Going Concern PT PAL pada tahun 2013.

“Selain untuk mengurangi utang perusahaan, nantinya dana PMN akan dipakai untuk mening­katkan gross margin 13 – 16 persen, untuk kebutuhan pe­ma­saran produksi PAL tahun 2011 sampai 2015 sebanyak Rp 1,3 triliun sampai 2,5 triliun,” tu­kasnya.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Irnanda Laksanawan. Dia mengatakan, tingkat daya saing PT PAL masih sangat rendah, Penyebabnya, kondisi SDM mesin peralatan yang relatif tua, rendahnya tingkat produktifitas dan profita­bilitas, ditambah dengan masih ber­gantungnya PAL terhadap pe­sanan dari Kementerian Per­tahanan, TNI dan Polri.

Selain itu, kata Irnanda, beratnya beban bunga perusahaan dari pinjaman bank, kondisi SDM yang sudah tua ditambah dengan ketersediaan bahan baku yang bergantung pada impor, menam­bah permasalahan PAL. “ Ma­salah ini ini harus segera dapat diatasi,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah melalui  kementerian BUMN akan mengambil kebija­kan dan strategi untuk mening­katkan kinerja PT PAL dengan upaya pemantapan restrukturisasi dan revitaisasi BUMN, res­truk­turisasi manajemen, optimalisasi sinergi antar BUMN. “Selain itu adanya tambahan dana PMN dan konversi hutang, maka akan lebih menyehatkan sekaligus dapat menye­hatkan PAL,” tegasnya.

Akan Diawasi Melalui Panja

Edhy Prabowo, Anggota Komisi VI DPR

Penyertaan Modal Negara yang diusulkan  PT PAL kepada pemerintah sebesar Rp 3 triliun tidak menjamin bisnis perusa­haan itu bisa sehat. Makanya diper­lukan kajian mendalam sebelum mengucurkannya.

“Harus ada keputusan yang matang dari pemerintah, sebe­narnya mau dibawa kemana peru­sahaan ini. Jangan men­tang-mentang industri strategis, ma­ka dengan mudah kami me­nye­tujui PMN Rp 3 triliun ter­sebut, jangan sampai sia-sia,” kata anggota Komisi VI DPR, Edhy Prabowo, kemarin.

Sebelum pengajuan dana PMN Rp 3 triliun itu dika­bulkan, Komisi VI DPR lebih dahulu akan membentuk panitia ker­ja untuk mengkaji semua permasalahan yang dihadapi PT PAL. “Komisi VI akan menga­wasi masalah dan membahas per­mintaan PT PAL melalui panja,” ujarnya.

Menurutnya, PAL memiliki pang­sa pasar yang bagus, kare­na itu tidak perlu pusing-pusing me­mikirkan pasar luar negeri dahulu. Setiap Kementerian yang berkaitan dengan dunia ma­ritim, pertahanan dan per­batasan pasti membutuhkan ke­beradaan PAL.

“Sebelum memikirkan pasar internasional, lebih baik kuasai pasar domestik dulu. Saya yakin pasar PAL lebih banyak di dalam negeri. Produksi kapal laut­nya sangat dibutuhkan Ke­menterian Kelautan, TNI, Polri, Ke­menterian Pertahanan dan bea cukai. Dari situ saja, sebe­nar­nya PAL memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan perusahaan,” tegasnya.

Dalam pengamatannya, sela­ma lima tahun terakhir, kondisi keuangan PAL memang sangat buruk bahkan harus menang­gung utang ini membuktikan ma­najemen PAL tidak pro­fesional.

Selalu Rugi, Berarti Manajemennya Payah

Roy Salam, Peneliti IBC

Dengan kerugian yang di­derita selama lima tahun, me­nunjukkan PT PAL memiliki ma­najemen yang buruk dan tidak bisa bersaing dalam mem­produksi alutsista, tertutama di pa­sar domestik.

Diharapkan ke depan PT PAL memiliki strategi planning yang ba­gus dalam pengembangan usa­hanya, dan ini mesti didu­kung pemerintah.

“Sebagai perusahaan stra­tegis, semestinya PAL mampu men­jadi pemimpin dalam pro­duksi alutsista dunia maritim Indonesia. Kalau trennya selalu rugi, berarti manajemennya payah. PAL sebaiknya me­ne­rapkan  strategi perusahaan yang kompetitif,” kata Peneliti Indo­ne­sia Budget Centre (IBC), Roy Salam, kemarin.

Soal pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT PAL sebesar Rp 3 triliun, Roy me­nilai, dana cukup untuk men­danai produksi kapal-kapal dan perlengkapan PT PAL lainnya.

“PT PAL harus berani untuk melakukan inovasi dalam pro­duksi alutsistanya dan me­ning­katkan kualitas. Output pe­nge­lolaan keuangan yang diberikan ne­gara mesti jelas, sehingga ter­jadi transparansi anggaran. Ja­ngan sampai negara sudah me­ngeluarkan dana yang banyak, tapi tidak terjadi perubahan. Ten­tu ini merugikan negara,” tegasnya.

Menurutnya, bila dengan tambahan PMN belum bisa memperbaiki kinerja PT PAL, sebaiknya pengelolaan mana­jemen­nya diserahkan kepada pihak yang lebih professional.

“Lebih baik perusahaan tersebut dikelola oleh swasta, tinggal pemerintah yang mela­kukan proteksi dan penga­wa­sannya. Bisa jadi, swasta lebih profesional dalam menger­jakan­nya,” usulnya.

Di Era Kependudukan Jepang Bernama Kaigun

Sekilas PT PAL

PT PAL Indonesia (Persero), bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Es­tablishment (ME) dan dires­mikan  pemerintah Belanda pada tahun 1939.

Pada masa pendudukan Je­pang, Perusahaan ini beralih na­ma menjadi Kaigun SE 2124. Se­telah kemerdekaan, Peme­rintah Indonesia mena­sio­nalisasi Perusahaan ini dan me­rubah namanya menjadi Pe­nataran Angkatan Laut (PAL).

Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah merubah status Pe­rusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Ter­batas se­suai dengan akta No. 12, yang dibuat Notaris Hadi Moentoro, SH.

Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan kegiatan uta­ma memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan peme­liha­raan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu ber­dasarkan pesanan.

Kemampuan rancang bangun yang menonjol dari PT PAL Indo­nesia telah memasuki pasa­ran internasional dan kua­litas­nya telah diakui dunia. Kapal-ka­pal produksi PT PAL Indo­nesia telah melayari perairan di se­luruh dunia.

Sebagai galangan kapal dengan pengalaman lebih dari dua dasawarsa, PT PAL INDONESIA (PERSERO) memi­liki beragam produk-pro­duk berkualitas seperti pe­ngem­bangan produk kapal niaga diarahkan pada pasar inter­na­sional, pengembangan model-mo­del industri pelayaran na­sional dan pelayaran perintis ba­gi penumpang dan barang (car­go). Kapasitas produksi per ta­hun saat ini mencapai 3 unit ka­pal dengan ukuran 50,000 DWT dan 2 unit kapal dengan ukuran 20,000 DWT per tahun.

Pada Produk Kapal Cepat Kapal Khusus Saat ini PT PAL Indonesia sedang mengem­bang­kan produk-produk yang akan dipasarkan di dalam ne­geri, terutama untuk memenuhi ke­butuhan badan-badan pe­me­rintah pusat seperti Departemen Pertahanan, Kepolisian, Depar­temen Kelautan, Departemen Keuangan/Direktorat Jenderal Bea & Cukai serta Otonomi Daerah maupun swasta.

Sedanghkan Produk Jasa Harkan kapal maupun non kapal meliputi jasa pemeli­haraan dan perbaikan kapal ting­kat depo dengan kapasitas docking 600.000 DWT per tahun. Sumber: www.pal.co.id. [RM]