3 Tahun Merugi 71,3 M Saham Padalarang Dilego

RMOL.Kinerja PT Kertas Padalarang selama tiga tahun terakhir mengalami ekuitas (belanja modal) negatif dengan rata-rata pertahun Rp 5,8 miliar. Sedangkan kerugian pertahun rata-rata Rp 71,3 miliar.

Untuk menyehatkan pabrik kertas pertama di Indonesia ini, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan melepas 40,77 persen saham negara kepada investor.

Hal ini diketahui dari risalah Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kemente­rian BUMN, Direksi PT Pri­missima, PT Sa­rana Karya, dan PT Kertas Padalarang di Gedung DPR, Jakarta, Senin lalu.

Risalah terkait PT Kertas Padalarang, dibacakan sendiri oleh Direktur Utamanya, Atje M Daryan.

Permasalahan utama yang dihadapi Padalarang adalah masalah likuiditas, keterbatasan modal kerja, kesulitan akses sum­ber pendanaan, dan keter­batasan produktifitas mesin.

Keterbatasan produktifitas mesin terjadi karena kondisi per­alatan produksi pada umumnya telah berusia tua, dan ketinggalan teknologi. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan akibat biaya perawatan yang mahal. Sedang­kan permintaan konsumen terus ber­ubah cepat.

Untuk menyelamatkan perusa­haan, yang perlu dilakukan adalah mengatasi permasalahan utama tersebut, yakni mencari pendanaan untuk modal kerja dan investasi, guna merevitalisasi dan memperbarui peralatan produksi, serta memperluas jaringan pema­saran dan sumber bahan baku.

Agar perusahaan  dapat berja­lan secara normal dan berkem­bang, permasalahan yang diha­dapi oleh perusahaan harus dise­lesaikan secara menyeluruh.

Mengingat negara tidak dapat mengatasi permasalahan se­kaligus, maka diperlukan adanya in­vestor (mitra strategis) yang me­miliki dana, teknologi serta jaringan pemasaran yang luas. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memasukkan PT Kertas Padala­rang ke dalam program tahunan privatisasi tahun 2010. Caranya, dengan menjual seluruh saham negara kepada investor, namun yang diutamakan saham itu dijual kepada BUMN lain yang ke­giatan usahanya berkaitan.

Saat ini, Padalarang mem­pro­duksi kertas sekuriti (security ban­drol), security non bandrol dan kertas umum. Perusahaan plat merah ini sebanyak 50,51 persen sahamnya dimiliki Perum Peruri, 40,77 persen sahamnya dimiliki negara, dan 8,72 persen lagi dimiliki PT Pengelola Inves­tama Mandiri.

Untuk diketahui, Perusahaan Umum Percetakan Uang Re­publik Indonesia (Perum Peruri) ber­keinginan memiliki sebagian saham Pa­dalarang (Persero). “Saat ini masih dalam proses, dan sedang dilakukan finalisasi,” ujar Kepala Seksi Bidang Komu­nikasi dan Informasi, Heru Budi Cahyono seperti dikutip detikFinance di Jakarta, Kamis lalu

Menurut Heru, akuisisi dilaku­kan terkait program sinergi sesama BUMN sebagaimana diarahkan Kementerian BUMN.  Diperkirakan proses akuisisi akan selesai tahun ini.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar menyampaikan, tahun 2011 masih ada tiga BUMN lain yang akan diprivatisasi, yaitu PT Cambrics Primissima, PT Kertas Padalarang, dan PT Sarana Karya. Privatisasi akan dilakukan melalui penjualan strategis (strategic sales) dengan target raupan dana Rp 340 miliar.

Dua di antara BUMN itu sudah ada yang menawar, seperti Cam­brics Primissima akan dibeli Ga­bungan Koperasi Batik Indo­nesia (GKBI) dan Kertas Pada­larang oleh Perum Peruri. Sementara untuk Sarana Karya masih akan ditawarkan ke beberapa pihak.

“Rencana privatisasi yang murni diputuskan tambah 1 sebelumnya 3 akhirnya total tahun ini 4. Keempatnya ini yang jadi program 2011,” kata Mus­tafa.

Pabrik Kertas Tertua Di Indonesia

Sekilas PT Kertas Padalarang

Pabrik Kertas Padalarang meru­pakan Pabrik Kertas Per­tama sekaligus tertua di Indo­ne­sia. Didirikan pada tahun 1922, dengan nama NV. Papier Fabriek Padalarang yang merupakan cabang dari NV. Papier Fabriek Nijmegan di negeri Belanda.

Instalasi Mesin Pada saat didirikan adalah satu unit mesin dengan kapasitas 8 ton per hari dan satu unit mesin pembuat Pulp yang menggunakan bahan baku merang/batang padi.

Pada tahun 1932 - 1933 pabrik dikem­bangkan dengan meng­instala­sikan satu unit mesin ker­tas yang berkapasitas 5 ton per hari.

Pada tahun 1939, Sebagai pe­ngembangan dari Pabrik Kertas Pa­dalarang didirikan juga Pabrik Ker­tas Leces yang terletak di Pro­bolinggo - Jawa Timur, yang meru­pakan cabang NV. Papier Fabriek Padalarang.

Setelah Periode Kemerdekaan Indonesia, perusahaan menga­lami proses pengambil alihan oleh Pemerintah Indonesia, Pab­rik Kertas Padalarang Berubah Na­ma menjadi PN Kertas Pa­dalarang dengan status sebagai Perusahaan Negara.

Pada tahun 1974 Pabrik Kertas Padalarang menginstalasikan mesin baru yang didatangkan dari Jepang dengan kapasitas 5,3 ton, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976.

Kemampuan, keahlian dan pengalaman para karyawannya, kapasitas yang awalnya hanya 5,3 ton ditingkatkan menjadi 8 ton perhari.

PT Kertas Padalarang (Persero) semula merupakan Perusahaan Negara (PN) Kertas Padalarang yang diubah menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerin­tah No. 29 tahun 1991 tentang ditetapkannya pengalihan bentuk perusahaan dari PN Kertas Padalarang menjadi PT Kertas Padalarang (Persero). Perusahaan didirikan dengan Akte Notaris Masri Husen, SH No.4 tanggal 9 Juni 1992.

Berdasarkan Akte Notaris tersebut telah disusun Anggaran Dasar Perusahaan yang disahkan Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.C.2-6395 HT 01 tahun 1992 tanggal 6 Agustus 1992.

Lokasi pabrik terletak di Jl. Cihaliwung No. 181 Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung. Sumber: NET

Diakuisisi Dengan Perusahaan Sepadan

Nasril Bahar, Anggota Komisi VI DPR

Privatisasi yang dilakukan terhadap PT Kertas Padalarang merupakan jalan yang terbaik untuk memperbaiki kondisi BUMN yang kerugiannya telah menca­pai Rp 71,3 miliar.

“Kalau selalu dalam kondisi rugi, akan sulit bersaing di pa­sar global dan nasional. Se­baik­nya dilakukan privatisasi. Ka­laupun mau, diakuisisi saja de­ngan pe­rusahaan yang sepa­dan,” kata Anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar, kemarin.

Diungkapkan, kerugian yang dialami PT Kertas Padalarang, PT Sarana Karya, dan PT Pri­missima merupakan bukti kon­kret kurangnya perha­tian pemerintah dalam me­ngelola BUMN. “Pe­merintah me­lalui Kementerian BUMN, semesti­nya segera  melakukan pem­binaan terhadap perusa­haan BUMN, agar tidak terjadi la­gi kerugian. Kalau memang pem­binaan dan perombakan ma­na­jemen tidak bisa menjadi jalan penyelamat, sebaiknya segera ditutup saja perusa­haan­nya,” tegasnya.

Menurutnya, bila Perum Peru­ri melakukan akuisisi ter­hadap Kertas Padalarang, bisa menjadi sinergi yang kuat antara kedua perusahaan tersebut.

Bisa Saja Dijual Ke Pasar Modal

Sri Adiningsih, Pengamat Ekonomi UGM

Pengamat Ekonomi dari Uni­versitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih, me­ngatakan, rencana privatisasi yang dilakukan pemerintah ter­hadap PT Kertas Padalarang mes­ti jelas alasan dan tujuan­nya, agar dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

“Sebaiknya pertimbangkan dulu akibat dari privatisasi PT Kertas Padalarang. Prinsip utama privatisasi harus ber­tujuan untuk mengembangkan peru­sahaan, bukan meng­han­curkan perusa­haan,” katanya, kemarin.

Menurutnya, dalam memper­tim­bangkan proses privatisasi Pa­dalarang sebaiknya meng­gu­nakan strategi yang tepat dan menguntungkan negara.

Dalam pengamatannya, bela­kangan ini ba­nyak BUMN yang mengalami keru­gian. Priva­tisasi dan akuisisi BUMN yang memiliki ma­najemen bagus merupa­kan solusi alternatif.

Lebih lanjut Sri menya­rankan, meskipun kondisinya sela­lu merugi, sebisa mungkin pen­jualan saham Kertas Pada­larang, dijual di pasar modal, agar masyarakat bisa turut serta dalam kepemili­kan­nya. “Di­usahakan dijual ke pa­sar modal, supaya dibeli peng­usaha lokal dan ke­pe­mili­kannya merata,” cetusnya. [RM]