KY Telusuri 86 Jenis Penyimpangan Hakim

Gebrakan KY kali ini kem­bali membuat nyali para hakim ber­masalah bakal ciut. Betapa ti­dak, lembaga yang di koman­dani Eman Suparman itu kini tengah gencar menguliti alias menelusuri 86 berkas laporan pengaduan ma­syarakat yang di dalamnya me­muat asumsi seputar pelanggaran pedoman perilaku hakim. KY pun tak segan-segan mem­per­ka­ra­kan hakim bermasalah ke Ma­jelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk diberikan sanksi.

Ketua Bidang Pengawasan Ha­kim dan Investigasi KY, Su­par­man Marzuki mengemukakan, dari 260 berkas pengaduan ma­syarakat yang masuk pada perio­de lalu, KY telah selesai me­me­rik­sa 225 berkas. Dari jumlah ter­sebut, 86 di antaranya dinyatakan me­muat indikasi pelanggaran pedoman perilaku hakim. Se­dang­kan 139 berkas lainnya, ti­dak dapat ditindaklanjuti karena tidak ada indikasi pelanggaran pedoman perilaku hakim dan bu­kan merupakan wewenang KY.

“Kami sudah menyelesaikan berkas itu dan sudah mendeteksi bahwa 86 berkas pengaduan ter­dapat indikasi pelanggaran peri­laku hakim. Saat ini kami tengah melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap 86 berkas laporan yang diduga bermasalah,” kata­nya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pada awalnya, beber Supar­man, pihaknya menargetkan me­nyelesaikan 130 berkas laporan pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan. Namun ternyata, se­telah ditindaklanjuti, KY mampu mengungkap lebih banyak du­ga­an penyimpangan. “Jika di­hi­tung-hitung kami masih me­nyi­sakan 35 berkas lagi untuk di­te­lu­suri lebih lanjut apakah ada pe­langgaran atau tidak,” ujarnya.

Menurut Suparman, dari 86 ber­kas yang dinyatakan terdapat indikasi pelanggaran pedoman perilaku hakim tersebut, pihak­nya akan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan melakukan pe­meriksaan pada pelapor mau­pun terlapor serta melakukan kla­ri­fikasi dan investigasi.

“Sejak Selasa (22/2) lalu kami telah melakukan pemeriksaan de­ngan memanggil pelapor dan ter­lapor termasuk di dalamnya kla­ri­fikasi dan investigasi secara lang­sung ke lapangan,” tan­das­nya.  Be­kas Ketua Pusat Studi Hu­kum Uni­versitas Islam Indo­nesia (Pusham-UII) ini juga me­nyebutkan, pi­hak­nya akan me­ngambil sikap tegas terhadap para hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ini dilakukan guna memberi efek jera serta memperbaiki ins­tansi pengadilan di Indonesia pa­da umumnya. “Kami tidak pan­dang bulu, kalau ada hakim yang sa­lah salah akan kami beri sank­si,” ujarnya.

Ketika ditanya, ka­sus apa saja yang dimuat dalam 86 berkas pe­ng­aduan itu, Supar­man meng­a­ta­kan, 86 berkas pe­nga­duan berisi berbagai perkara. Perkara-per­kara yang muncul itu antara lain penyuapan sampai pada hakim yang melakukan selingkuh.

“Penyuapan saya rasa yang pa­ling banyak. Kemudian ada la­poran tentang pemberian putusan hakim yang tidak proporsional. Ada juga hakim yang melakukan hubungan dengan pihak yang ber­perkara. Sampai-sampai hakim se­lingkuh pun kami terima lapo­rannya,” ucapnya.

Lebih jauh Suparman memas­ti­­kan, bagi para hakim yang ter­buk­ti terlibat penyuapan, KY ti­dak akan memberi toleransi. “Kami akan bawa ke Majelis Ke­hormatan Hakim dan akan diberi sanksi te­gas. Bisa diberhentikan se­­cara ti­dak hormat dari jaba­tan­nya,” im­buh­nya. Hal ini me­nu­rut­nya sa­ngat terkait dengan upaya KY yang tengah gencar men­ciptakan peradilan bebas mafia hukum.

Salah satu terobosan yang di­lakukan untuk meujudkan hal ini, disebutkan dengan cara me­m­berikan teladan dan menularkan budaya malu kepada para hakim. Dia menjelaskan, KY akan me­ngu­tamakan pendekatan untuk melakukan pengawasan kepada para hakim. “Dengan memberi­kan teladan dan membangun rasa malu kepada para hakim tentu akan tercipta korps hakim yang bermartabat,” katanya.

Suparman berharap kasus se­perti Muhtadi Asnun yang terlibat menerima suap dari Gayus Tam­bunan tidak terjadi lagi. Sehing­ga, instansi pengadilan tetap ter­jaga kehormatannya. “Semoga ti­dak ada kasus seperti Asnun di­kemudian hari.

Usut Juga Pidananya
Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR

Langkah Komisi Yudisial (KY) membersihkan borok-borok hakim menjadi prioritas yang harus mendapat dorongan semua pihak. Pasalnya, kom­pe­tensi hakim dalam menangani perkara sangat berkaitan erat dengan cita-cita menciptakan penegakan hukum di Tanah Air yang bersih dan kredibel.

Selama ini masih seringkali kita mendengar ada usaha-usa­ha tidak terpuji yang dilakukan aparat penegak hukum, khu­sus­nya hakim,” ujar Wakil Ketua Ko­misi III DPR Azis Syam­sud­din, kemarin. Dia menyatakan, buntut ketidak profesionalan ha­kim ini sangat berdampak pada upaya menciptakan azas keadilan itu sendiri.

Karena menurutnya, nasib se­buah perkara akan berujung pada hakim yang menangani per­kara. Diingatkan kalau ha­kim yang menjadi kepanjangan tangan dalam menciptakan ke­adilan mengabaikan azas etika maupun disiplin korpsnya, na­sib penanganan perkara akan jauh dari apa yang diharapkan para pencari keadilan.

“Hakim itu ujung tombak pen­cari keadi­lan. Ia yang me­mutus dan m­enentukan perkara siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau moralitasnya buruk maka usaha menciptakan keadi­lan akan amburdul,” terangnya.

Dia pun meminta agar semua pihak yang menginginkan ter­ciptanya azas keadilan untuk senantiasa mendukung langkah Komisi Yudisial (KY) dalam membenahi korps hakim. Ia pun menambahkan, usaha KY menyingkap penyelewengan atau skandal yang melibatkan para hakim tidak ditutup-tutupi.

“Meski ada azas menjunjung praduga tak bersalah, sebaiknya penanganan perkara oleh KY dilakukan secara trasparan. Ka­lau ada hakim yang terbukti ber­salah, sebutkan saja iden­ti­tas­nya kepada publik,” tutur­nya. Hal ini dilakukan sebagai shock therapy agar para hakim lain menjadi jera dalam mel­a­ku­kan penyimpangan atas jabatannya.

Makin Cepat, Semakin Baik
Soekotjo Soeparto, Pengamat Hukum

Bekas Komisioner Bidang Hu­bungan Antar Lembaga Ko­misi Yudisal (KY) Soekotjo Soe­parto berpendapat, laporan pe­nga­duan masyarakat yang ma­suk ke KY hendaknya cepat dite­lusuri. Hal ini dilaksanakan agar  kita mengetahui apakah da­­lam 86 berkas laporan yang di­iden­tifikasi bermasalah itu ter­dapat penyimpangan perilaku hakim.

“Semakin cepat ditemukan in­dikasi pelanggarannya, akan le­bih mudah melakukan pene­lu­suran lebih mendalam. Sebab yang namanya pelanggaran ha­rus diikuti dengan penindakan,” katanya.

Menurut Soekotjo, 86 berkas yang masuk itu barulah dugaan sementara atas indikasi pelang­garan perilaku hakim. Oleh ka­re­na itu, Soekotjo sangat ber­ha­rap, bekas instansinya itu akan serius menangani perkara ter­sebut. “Saya berharap dise­le­sai­kan dalam jangka waktu dekat ini. Karena dari poin ini akan me­nambah kredibilitas KY se­bagai lembaga pengawas pe­rila­ku hakim,” ucapnya.     

Soekotjo mengakui bahwa jabatan seorang hakim sangat rawan untuk praktik penyuapan dan jenis pelanggaran perilaku ha­kim lainnya. Sehingga lan­jut­nya, KY perlu melakukan tero­bosan untuk mengawasi hakim guna menjaga kehormatannya dimata hukum.

“Posisi hakim itu sangat ra­wan untuk melakukan pelang­garan. Apalagi jika hakim itu menangani perkara besar. KY bisa melakukan pengarahan ke­pada hakim-hakim agar ter­hin­dar dari praktik yang melanggar itu,” terangnya.

Soekotjo mengaku, pene­lu­su­ran terhadap indikasi pelang­ga­ran hakim tergolong sulit. Soalnya, di samping harus me­ngumpulkan barang bukti yang kuat, KY harus melakukan investigasi secara mendalam.

“Itulah yang memakan waktu lama. Tapi saya yakin mereka bisa untuk menelusuri itu se­mua. Tinggal masyarakat kita saat ini harus bersabar untuk men­cari jawabannya,” ujarnya.   [RM]