KPK Menelisik Dugaan Keterlibatan Jaksa Lain

Penangkapan jaksa Kejak­sa­an Negeri Tangerang Dwi Seno Wi­janarko (DSW) ini, memang bisa dibilang kelas teri, jika di­ban­dingkan penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan. Soalnya, Urip disuap sekitar Rp 6 miliar oleh Artalyta Suryani terkait kasus BLBI. Namun, KPK tetap se­ma­ngat membongkar kasus jaksa DSW.

Pasalnya, KPK mencium indi­kasi keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus tersebut. “Ada ke­mungkinan pihak-pihak lain ter­libat. Makanya kami terus meng­upayakan untuk mengem­bang­kan kasus ini,” kata Kepala Hu­ma­s KPK Johan Budi Sapto Pra­bowo saat dihubungi, kemarin.

Akan tetapi, Johan enggan me­mastikan ada keterlibatan pe­tinggi Kejaksaan Negeri Ta­nge­rang dalam perkara ini. “Itu ma­sih dalam kewenangan tim pe­nyi­dik, saya tidak bisa me­m­beri­tahukannya,” elak dia.

Dia juga tidak mau memas­tikan, apakah duit Rp 50 juta itu berasal dari pria berinisial F, salah seo­rang pejabat BRI Cabang Juan­da, Ciputat, Tangerang Se­latan. “Kami masih harus mela­ku­kan penelitian lebih dalam. Sampai saat ini, tersangkanya ma­sih satu, yaitu DSW,” ujarnya.

Johan hanya memastikan, DSW ditahan di Lembaga Pe­ma­sya­rakatan (LP) Cipinang sejak Jumat (11/2). Menurutnya, pe­nyi­dik masih menggali informasi dari DSW mengenai ada tidaknya ke­terlibatan petinggi Kejari Tangerang dan pengusaha dalam kasus ini. “Kami gali informasi dan terus mengembangkannya. Jika ada yang mengarah ke sana, kami akan proses sesuai pro­sedur,” katanya.

Dia pun menampik penilaian bahwa KPK hanya menangani per­kara kelas teri, tanpa berusaha mengungkap kasus besar. “Ini bukan perkara teri. Tapi, jika ada segelintir orang yang mengatakan seperti itu, silakan saja, hak me­reka,” ujarnya.

Soalnya, menurut Johan, DSW memeras salah satu pegawai BRI ter­sebut lebih dari Rp 50 juta. “Per­mintaan sebenarnya lebih be­sar dari itu, tapi karena pegawai ini, sebut saja X, merasa tidak mam­pu, akhirnya cuma Rp 50 juta. Makanya, kami yakin ini bu­kan perkara kelas teri,” tan­das­nya.

Di tempat berbeda, Kepala Ke­jaksaan Negeri Tangerang Chaerul Amir mengaku tidak me­no­lerir tindakan DSW. Namun, dia mempertanyakan alasan KPK mengenakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Ta­hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa DSW menyalahgunakan wewe­nang sebagai jaksa. “DSW saat itu tentu tidak dalam keadaan di­nas, dan tidak ada tugas ke­di­nasan yang dibebankan ke­pa­danya. Artinya, ini langkah pr­iba­di tanpa seizin atasan. Apakah se­orang pribadi punya kewenangan untuk memaksa atau memeras,” kata Chaerul di Kantor Kejari Tang­gerang, kemarin.

Chaerul pun bertanya, me­ngapa KPK tidak menangkap juga pria berinisial F yang disi­nyalir dari Bank BRI Cabang Juan­da, Ciputat itu. “Kalau kata Jubir KPK, DSW diikuti sejak pu­kul 17.00 WIB. Ke mana F saat pe­nangkapan itu? Kenapa DSW tersangkanya, apakah F tidak ter­sentuh sama sekali,” tanyanya.

Meski begitu, demi menjaga nama baik instansinya, Chaerul segera mengusulkan kepada Jak­sa Agung Muda Pengawasan (Jam­was) Marwan Effendi agar se­gera memberhentikan DSW. “Kami segera mereko­men­da­si­kan­nya untuk dicopot,” katanya.

Namun, Chaerul tidak mau ber­asumsi mengenai dugaan ke­ter­libatan jaksa lain. Dia pun merasa tidak kecolongan karena ada ja­jarannya yang tersangkut kasus pemerasan. “Saya sudah me­la­ku­kan pengawasan melekat secara ke­dinasan, apel tiap Senin, pem­binaan rohani setiap bulan, bim­bingan teknis administrasi dalam perkara. Sudah cukup maksimal,” ucapnya.

Menurut dia, DSW mengaku uang Rp 50 juta tersebut untuk donasi pembangunan masjid. Tapi saat ditanya masjid apa, lan­jut Chaerul, DSW tidak tahu meski memiliki proposalnya. Me­ngenai hal ini, Kepala Humas KPK Johan Budi tidak mau ba­nyak berkomentar. “Pokoknya kasus itu sejak kemarin sudah kami kembangkan. Kami sudah memiliki bukti awal yang cu­kup,” tegas Johan.

Lembaga Superbodi Tangkepannya Kok Kasus Rp 50 Juta
Yenti Garnasih, Pengamat Hukum

Pengamat hukum dari Uni­ver­sitas Trisakti, Yenti Garnasih tidak mau memberikan acungan jempol untuk KPK yang me­nang­kap jaksa Dwi Seno Wi­janarko (DSW). Soalnya, tanpa bermaksud membela DSW, Yenti menilai kasus ini ter­go­long kecil.

“Saya heran dan prihatin me­lihat KPK, kenapa mereka me­ngurus kasus jaksa yang me­meras Rp 50 juta. Padahal, masih banyak kasus besar yang nilai kerugian negaranya di atas Rp 1 miliar,” kata doktor bidang pencucian uang ini, kemarin.

Lantaran menggolongkannya sebagai kasus kasus kelas teri, Yenti berpendapat, sebaiknya KPK menyerahkan kasus ini ke­pada Mabes Polri saja. Soal­nya, KPK masih mempunyai tunggakan kasus yang lebih besar. “Lembaga superbodi se­baik­nya mengurus big fish. Bongkar itu, dari mana Gayus Tam­bunan mendapatkan uang, pakai Undang-Undang Pencu­cian Uang dan gunakan azas pem­buktian terbalik,” sarannya.

Ketimbang mengurusi kasus jaksa DSW, menurut Yenti, se­baiknya KPK mengerahkan sum­ber dayanya untuk mencari bukti-bukti dari mana Gayus mendapatkan uang Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. “Tak usah de­ngarkan ketidakberdayaan PPATK yang mengaku kesu­lit­an membongkar kasus ini,” tandasnya.

Yenti menilai, penangkapan DSW oleh KPK buang-buang energi saja. Sebab, katanya, KPK dibentuk untuk mengatasi darurat korupsi yang jumlah ke­rugian negaranya di atas Rp 1 miliar. “Kalau menangani perkara seperti ini, mau dibawa ke mana identitas KPK sebagai lembaga superbodi,” sindirnya.

Padahal, lanjut dia, ma­syarakat sangat mengharapkan aksi luar biasa KPK terhadap kasus Gayus Tambunan, per­ka­ra suap pemilihan Deputi Gu­bernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom dan kasus pe­ng­adaan mobil dinas pe­madam kebakaran yang menyeret bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sa­barno. “Masih banyak kasus be­sar seperti itu, kok malah ngu­rusin yang hanya Rp 50 juta,” katanya.

Yenti menduga, KPK belum melakukan gebrakan untuk ka­sus big fish karena kekurangan amu­nisi. “Amunisi itu bisa ka­rena dana dari negara yang kurang, tenaga profesional yang belum maksimal,” tuturnya.

Tamparan Bagi Basrief Arief
Martin Hutabarat, Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat berharap, pe­nangkapan jaksa Dwi Seno Wi­janarko (DSW) tidak dijadikan politik pencitraan KPK.

Meskipun memberi apresiasi terhadap penangkapan itu, dia meminta KPK tidak berhenti pada kasus-kasus kecil. KPK, me­nurutnya, mesti mem­per­ta­jam kapak merahnya agar bisa menangkap koruptor kakap.

”Kalau yang kena semut, maka sadapannya kurang cang­gih. Busyro Muqoddas Cs harus mengasah kapak merahnya lagi supaya tajam dan mem­per­cang­gih sadapan, sehingga hasil tang­kapannya kena yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil,’’ kata Martin di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, lanjut Martin, ter­tang­kapnya DSW meru­pakan tan­tangan bagi Jaksa Agung Basrief Arief untuk secepatnya membenahi internal kejaksaan. Kata dia, Jaksa Agung harus mem­bersihkan sapunya yang ter­nyata belum bersih. ”Te­rtangkap basahnya jaksa DSW merupakan tamparan bagi Jaksa Agung Basrief Arief,’’ ujarnya.

Di tempat berbeda, anggota Ko­misi III DPR dari PKS, Nasir Jamil mensinyalir, pe­nang­kapan DSW merupakan politik pen­citraan KPK untuk me­nu­tupi kelemahannya. Ia kecewa karena kelima pimpinan KPK dulu dijadikan pawang untuk menangkap gajah-gajah liar, tapi nyatanya cuma bisa me­nang­kap semut kecil.

”Kita kecewa berat, mestinya kasus kecil seperti itu dise­rah­kan kepada polisi dan jaksa. Se­bagai pawang gajah, KPK itu tugasnya menangkap gajah-gajah liar , bukan semut kecil,’’ katanya.

Politisi PKS itu mengatakan, rugi kalau kemampuan KPK ha­nya seperti itu. Semut di se­be­rang lautan diburu, sementara gajah berseliweran di depan mata, dibiarkan. Menurutnya, pe­nangkapan jaksa DSW me­mang disengaja untuk menutupi kelemahan KPK yang tidak bisa mengungkap kasus-kasus korupsi yang lebih besar.

Di sisi lain, Nasir Jamil me­ng­akui bahwa dengan di­tang­kapnya DSW berarti institusi kejaksaan belum bersih. Perlu dilakukan reformasi besar-besaran untuk membersihkan lingkungan yang masih kotor. Karenanya, Baleg DPR kini sedang menyiapkan draft revisi UU Kejaksaan, di mana dalam rek­rutmen jaksa mendatang, akan dilakukan kerjasama de­ngan perguruan tinggi.   [RM]