Survei “Kemiskinan” BPS Dianggap Belum Objektif

Dari indeks kedalaman kemis­kin­an pun BPS mencatat terjadi penurunan yang sinifikan sebesar 0,29. demikian juga dengan in­deks keparahan kemiskinan ikut turun 0,10.

Jumlah penduduk miskin me­nu­rut kategori provinsi per Maret 2010 menjadikan Jawa Timur me­nempati posisi teratas yaitu 5.529,30, kemudian diikuti Jawa Tengah 5.369,16, dan Jawa Barat 4.773,72.

Adalah Ketua Komisi XI Emir Moeis yang mengkritik mo­del survei yang dilakukan BPS kurang objektif, sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

“Pada umumnya saya percaya pada survei mereka. Hanya saja ke­rap dilakukan di momen yang bagus-bagus saja. Saat ma­sya­ra­kat menerima BLT saja mereka me­lakukan survei. Coba waktu ma­­syarakat lagi kesusahan. Biar nanti data yang ada jadi lebih be­ragam, sehingga dasar dan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan pun jadi lebih banyak,” ucapnya.

Politisi PDIP ini memper­ta­nyakan, selain masalah waktu, diri­nya juga mempertanyakan ma­salah kriteria penilaian dalam survei BPS yang kerap tidak se­suai dengan kenyataannya di la­pangan. “Kriteria-kriteria yang digu­na­kan harus diperiksa, dan dikritisi. Saat raker dengan Kemenkeu, se­cara lisan kita sudah mem­bica­ra­kan rencana untuk secepatnya mengadakan RDP dengan BPS,” ujarnya.

Kepala Bagian Pencatatan Ke­mis­kinan Badan Pusat Statistik (BPS), Indra Surbakti me­nga­ta­kan, tahun 2010 penduduk miskin me­ngalami penurunan. Di­ban­dingkan dengan penduduk mi­s­kin pada tahun 2009, penduduk miskin pada tahun 2010 ini turun sebesar 1,5 juta jiwa.

“Jumlah penduduk miskin di In­donesia pada bulan Maret 2009 berjumlah 32,53 juta. Kemudian pada Maret 2010 jumlahnya men­jadi sekitar 31 juta jiwa,” ung­kap­nya.

Indra menjelaskan, berda­sar­kan laporan bulanan data sosial eko­nomi BPS edisi ketiga Agus­tus 2010, jumlah penduduk mis­kin di daerah perkotaan turun lebih banyak daripada daerah pe­desaan.

Selama periode Maret 2009 - Maret 2010, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sekitar 0,6 juta orang. Sementara di daerah perkotaan, penduduk miskinnya berkurang hingga 0,81 juta orang.

“Presentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pe­desaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2009, sebagian besar sekitar 63 persen penduduk miskin berada di daerah pede­sa­an. Sementara pada bulan Maret 2010, persentase penduduk mis­kin di daerah pedesaan adalah sebesar 64,23 persen,” jelasnya.

Indra mengatakan, penurunan jumlah dan presentase penduduk mis­kin selama periode Maret 2009 - Maret 2010 dipengaruhi beberapa faktor, antara lain ren­dahnya inflasi, dan meningkatnya per­tumbuhan ekonomi pada tri­wulan pertama tahun 2010. Di­katakan, selama periode Maret 2009 - Maret 2010 inflasi relatif rendah, yaitu 3,4 persen. Se­mentara perekonomian Indonesia pada triwulan pertama 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen.

“Memang masih ada faktor-faktor lain. Tapi dua faktor itu yang secara umum membuat ang­ka penduduk miskin mengalami penurunan,” ungkapnya.

Kepala Deputi Menteri Koor­dinator Kesejahteraan Rakyat Bi­dang Koordinasi Penang­gu­lang­an Kemiskinan, Sujana Royat, menyambut gembira hasil survei BPS yang menyebutkan adanya penurunan penduduk miskin.

“Memang penurunannya be­lum besar. Tapi itu adalah sebuah ke­majuan upaya pemerintah da­lam mengentaskan kemis­kinan,” katanya.

Namun Sujana mengingatkan, turunnya jumlah penduduk mis­kin yang dirilis BPS merupakan salah satu indikator pengentasan kemiskinan saja.

“Menurunnya jumlah pen­du­duk miskin hanyalah indikator makro. Masih ada indikator lain se­perti tercapainya MDGS. Tu­runnya angka kematian ibu yang melahirkan dan lain-lain. Kalau semua indikator itu sudah me­nurun, baru program pengentasan kemiskinan benar-benar disebut berhasil,” ujarnya.

Anak buah Agung Laksono ini menjelaskan, penurunan jumlah penduduk miskin itu hanyalah berarti ada sejumlah anggota ma­sya­rakat yang berhasil dinaikkan ke atas garis kemiskinan yang sifatnya sementara.

“Misalnya karena tiba-tiba ada bencana yang menelan banyak korban harta benda. Dengan be­gitu ada saja penduduk miskin yang baru,” ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, lem­baganya akan terus me­ning­katkan upaya pengentasan ke­mis­kinan. Salah satu caranya dengan me­mastikan program penang­gu­langan kemiskinan yang dite­tap­kan melaui tiga cluster, yaitu bantuan perlindungan sosial, pem­berdayaan masyarakat, dan penguatan usaha mikro.

“Kita akan mendorong pe­me­rintah daerah supaya berkerja le­bih keras lagi. Selain itu kita juga akan berkerjasama dengan pe­ngusaha-pengusaha. Dengan be­gini saya yakin ke depan program pengen­tasan kemiskinan akan le­bih berhasil,” pungkasnya.

“Nggak Bisa Jadi Patokan”
Iman Sugema, Ekonom (ICAFE)

Ekonom  Iman Su­gema me­nga­takan, hasil survei BPS me­ngenai penurunan jumlah pen­duduk miskin tidak bisa dija­dikan tolok ukur untuk meng­gam­barkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ma­sih ada sekitar 30 jutaan pen­duduk yang hidupnya di bawah garis miskin, atau dengan kata lain yang berpendapatan kurang dari 2 dolar AS per hari. Itu ber­arti masih banyak masyarakat yang belum makmur,” katanya, pekan lalu.

Iman menjelaskan, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 7.000 triliun, dan jum­lah penduduk sekitar 230 juta, rata-rata pendapatan penduduk Indonesia memang lebih dari 3.000 dolar AS, tapi itu hanya ang­ka rata-rata.

Selain itu Gema pun me­nam­bahkan, di dalam PDB juga ter­dapat kekayaan milik investor asing, seperti Freeport Amerika, atau Bank Danamon yang se­ba­gian sahamnya dimiliki investor Malaysia.

Menurutnya, jika kekayaan perusahaan-perussahaan asing itu di­keluarkan dari PDB, tentu pendapatan penduduk Indonesia akan sangat kecil. “Jadi hasil survei itu nggak bisa dijadikan pa­tokan mengukur kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Iman mengingatkan, saat ini pe­kerjaan rumah pemerintah da­lam usaha pengentasan kemis­kin­an masih sangat banyak. Dengan potensi penduduk miskin sebesar 30 juta itu sebanding dengan lima kali lipat dari penduduk Singa­pura.

Untuk mengatasi hal ini ia  menyarankan pemerintah memak­simalkan semua sumber daya alam maupun untuk sum­ber­daya manu­sianya. “Masalah ke­miskinan ini tidak akan bisa dise­lesaikan tanpa kerjasama dari se­mua elemen. Pemerintah harus me­ngaturnya,” cetusnya.

“Program Kemiskinan Belum Tepat Sasaran”
Rukmini Buchori, Anggota Komisi VIII DPR

Anggota Komisi VIII DPR Rukmini Buchori menilai, penu­runan prosentase penduduk mis­kin yang diungkapkan hasil survei BPS masih kecil, dan harus menjadi cambuk evaluatif bagi pemerintah untuk meningkatkan pe­nanggulangannya.

“Memang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 32 juta jiwa. Tapi me­nurut saya jumlah itu masih sa­ngat besar,” katanya, pekan lalu.

Rukmini mengingatkan, kalau­pun angka penduduk miskin su­dah mengalami penurunan, na­mun pekerjaan rumah yang di­miliki  pemerintah masih sangat banyak. Selama ini program pe­ngentasan kemiskinan yang di­lakukan pemerintah belum te­pat sasaran.

“Program kemiskinan belum tepat sasaran. Kementerian Ke­sejahteraan rakyat harus me­ning­katkan lagi upayanya dalam men­sukseskan program-pro­gram pe­ngen­tasan ke­mis­kinan, seperti PNPM Mandiri,” te­gas­nya.   [RM]