Heru Lelono: Nggak Masuk Akal Calon Kapolri Diserahkan Ke DPR Hari Minggu

BERITA TERKAIT:

Mantan Stafsus SBY Dicecar KPK soal Penggunaan Uang Korupsi Hasbi Hasan

Mantan Stafsus era Presiden SBY Diperiksa KPK

Heru Lelono selanjutnya me­nga­takan, kalau tetap calon Ka­polri itu diserahkan hari Minggu, itu juga tidak masalah.

“Itu hak preorogatif Presiden, sah saja. Sebab, tidak aturan yang dilanggar,’’ ucapnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Siapa yang akan diajukan SBY sebagai calon Kapolri?

Presiden sudah menjawab kan, pasti akan mencalonkan yang di­usulkan oleh Kapolri dan Kom­pol­nas. Calon itu sudah melalui proses dengan persaingan yang ketat.

Apa jadi diserahkan ke DPR 3 Oktober?

Saya malah belum tahu kapan. Tapi katanya Ketua DPR sudah mengatakan, tanggal 3 Oktober nama calon Kapolri akan diserah­kan Presiden ke DPR. Kalau me­mang begitu berarti tidak masuk akal, logikanya nggak nyambung.

Kenapa?

Ya, karena 3 Oktober itu hari Minggu. Itu kan hari libur, masa di situ diserahkan  ke DPR.

Lalu kapan?

Saya nggak tahu persis kapan­nya. Tapi berdasarkan informasi bahwa katanya Ketua DPR Mar­zuki Alie sudah ketemu dengan Presiden. Kalau memang begitu, ya sudah.

Maksudnya?

Ya, kita tunggu saja. Yang pen­ting nama calon Kapolri jangan diseret-seret ke politik. Sebab, Polri adalah lembaga penegak hukum yang harus terbebas dari tekanan-tekanan.

Memang ada indikasi seperti itu?

Itu harapan saya. DPR itu ja­ngan dukung mendukung. Apa­lagi dijadikan ajang taruhan. Ini kan penegak hukum. Jadi, pilih­lah yang terbaik.

Menurut Anda siapa yang ter­baik, Nanan Soekarna atau Imam Sudjarwo?

Keduanya baik. Tapi itu Pre­siden akan memilih yang terbaik untuk diserahkan ke DPR.

Siapa itu?

Saya nggak tahu.   

Sudah positif ya calonnya tunggal diserahkan ke DPR?

Ya, seperti biasanya Presiden pasti mengajukan satu nama calon Kapolri. Saya jamin itu. Kalau nanti ditolak, pasti diganti calon yang lain.

Ada yang bilang ini penge­kangan demo­krasi karena ca­lon­nya tunggal?

Tidak ada demokrasi dilanggar. Kalau DPR menolak, tentu Pre­siden akan mengajukan calon yang lain. Lagi­pula, ber­da­sar­kan Un­dang-undang, Presiden bi­sa mengajukan satu orang atau le­bih. Kalau nanti diajukan satu orang, berarti bisa jadi pertim­bangannya adalah biar DPR cepat me­lakukan pro­ses fit and proper test. Sebab, kalau nggak salah mem­bu­tuh­kan waktu se­kitar dua minggu karena Pak Bam­bang Hendarso Danuri (BHD) bulan Oktober berakhir masa kerjanya.

O ya, bagaimana dengan ca­lon Jaksa Agung?

Calon Jaksa Agung sudah tidak ada problem yang sangat besar.

Kenapa?

Karena sampai pada keputusan untuk memilih Jaksa Agung, Pre­siden sudah mengeluarkan surat dengan ditunjuknya Wakil Jaksa Agung, Darmono sebagai pejabat sementara Jaksa Agung.

Jadi, sudah tidak ada istilah ke­kosongan. Darmono akan men­jadi pejabat sementara Jaksa Agung sampai ada Jaksa Agung yang baru.

Apa Presiden sudah memberi tanda-tanda memilih siapa yang menjadi Jaksa Agung?

Belum ada tanda-tanda. Pre­siden pernah memberikan tanda-tanda soal pelantikan Jaksa Agung bisa bersamaan dengan Kapolri yang baru.

Kapan itu?

Saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas, setelah BHD pensiun dan proses fit and proper test itu selesai di DPR. [RM]