Setgab Ikut Godok Kursi Panglima...?

Selain isu pergantian Kapolri dan Jaksa Agung, topik hangat yang dibicarakan belakangan adalah soal bursa calon pengganti Panglima TNI, Djoko Santoso yang bakal pensiun pada Septem­ber 2010. 

Tak hanya Komisi Pertahanan DPR saja yang intens meng­gun­jing sosok pengganti Jenderal Djo­ko, para perwira    TNI pun ikut bisik-bisik membicarakan kursi Cilangkap I.

Komisi Pertahanan DPR punya jago, begitu pula para perwira TNI. Namun berdasarkan pakem, seharusnya tongkat komando TNI jatahnya jenderal angkatan laut.

Praktis, menurut pengamat militer Universitas Indonesia, Andi Wijayanto,  KSAL Laksa­mana Agus Suhartono berpe­luang besar duduk di kursi Cilangkap I.

Jika kursi Panglima TNI ditempati Pati jebolan Akademi Angkatan Laut 1978 ini, maka faktor usia relatif tak jadi masalah. Soalnya, masa pensiun perwira kelahiran Blitar, Jawa Timur, 25 Agustus 1955 relatif masih lama.  

Berbeda dengan KSAD Jenderal George Toisutta yang jebolan Akabri 1976, jika Toisutta dipercaya memegang tongkat komando, maka niscaya tak lama berselang pria kelahiran Makassar, 1 Juni 1953 ini  bakal pensiun.

Kendati begitu, George tetap punya peluang besar. Soalnya, bekas Panglima Kostrad ini disebut-sebut dekat dengan Presiden Yudhoyono. Selain itu, darah angkatan darat yang mengalir dalam diri Presiden Yu­dhoyono diprediksi akan mem­pengaruhi penilaiannya.

KSAU Marsekal Imam Sufaat juga punya kans besar. Deret panjang karier kemiliteran yang pernah dilaluinya, menjadi modal dasar Imam. “Tapi kalau kursi Pang­lima TNI saat ini gilirannya per­wira AL, nampaknya Agus Su­hartono yag bakal berpeluang menduduki jabatan Panglima TNI,” tambah Andi kepada Rakyat Merdeka.

Tiga jenderal bekas kepala staf yakni, Jenderal Agustadi Sasong­ko Purnomo (bekas KSAD),  Laksamana Tedjo Edhy Pur­dijatno (bekas KSAL) dan Marsekal Subandrio (bekas KSAU) dalam hitungan beberapa bulan ke depan diprediksi bakal memasuki masa pensiun. Jadi, agaknya kecil kemungkinannya jika ketiganya masuk bursa. 

Mengenai visi calon Panglima TNI, Andi membeberkan, ke depannya Panglima TNI tinggal men­jalankan kebijakan umum perta­hanan negara dan pelak­sanaan rencana strategis yang di koordinasikan Presiden. “Masya­rakat berharap TNI ke depan lebih profesional,” pungkasnya.

Berbeda dengan Andi, peng­amat militer, Indro Tjahjono me­nanggapi skeptis pergantian tampuk pimpinan TNI. Menurut dia,­ pergantian Panglima TNI tak akan membawa perubahan berarti dalam struktur TNI.

Soalnya, peran Panglima TNI tidak terlalu signifikan. Diakui Indro, memang TNI terus men­dengungkan paradigma tentara profesional, namun kenyataan­nya, dalam hal pengelolaan prajurit saja masih amburadul.

Belum lagi beberapa problem negara yang menjadi tugas tentara untuk melaksanakanya di an­taranya terkait masalah per­batasan. “Ini seharusnya yang menjadi masalah bersama untuk dipecahkan,” katanya.

Indro menjagokan, KSAD Jenderal George Toisutta. Menu­rut dia, pengalaman kemiliteran George terhitung paling moncer di antara lainnya.

“Sama seperti mencari ketua KPK, pembandingnya dicari yang lemah, baik dalam karir mau­pun reputasi lainnya,” kata­nya. Tapi, kalau berpatokan pada pakem, saat ini kursi Panglima TNI seharusnya menjadi jatahnya Pati AL. “Tapi siapa yang tahu? Semuanya kan bi­sa berubah, tergan­tung siapa yang diinginkan Presiden,” katanya.

Namun, menurut Indro, kede­katan George dengan Presiden akan menjadi batu ganjalan. TNI bisa jadi nanti akan dipersepsikan akan kembali terjun berpolitik. “Artinya TNI tidak netral dan dijadikan bumper politik pada Pemilu 2014. Bisa jadi, pemilihan Pang­lima TNI, nampaknya ada yang mendesaign, menjadikan alat po­litik kekuasaan sebagai under­bouw untuk pemilu 2014,” tambahnya.

DPR, sebagai lembaga politik yang akan melakukan uji kelaya­kan dan kepatutan terhadap calon pe­ngganti Jenderal Djoko San­toso, harus memperjuangkan netralitas TNI. “Tapi agaknya kesimpulannya sudah ada. Semua keputusan digodok dulu dalam Setgab,” pungkasnya.

“Presiden Cuma Ajukan 1 Orang Calon Panglima”
Petinggi TNI Ogah Buka-bukaan

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Aslizar Tanjung, ogah berkomentar pan­jang saat menanggapi isu bursa Panglima TNI. 

Dia mengaku, belum mene­rima informasi terkait rencana pergantian Panglima TNI. Sesuai dengan Undang-Un­dang, kata Aslizar, pergantian Pang­lima TNI menjadi hak prerogatif Presiden.

“Nanti, kalau sudah ada calon Panglima TNI pilihan Presiden, kami akan umum. Pokoknya, nanti kita akan informasikan kalau sudah ada,” katanya.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi, Kolonel Ahmad Yani Basuki juga mengaku belum mendapat infor­masi tentang kandidat Panglima TNI yang akan diajukan Presiden SBY.

“Yang jelas mengenai pergan­tian Panglima TNI semua sudah ada mekanismenya, nggak perlu banyak didiskusikan,” tegas bekas Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI ini.

Dokter Sosiologi Militer lulusan UI ini enggan berandai-andai dan ogah menyatakan jagonya. “Semuanya bisa saja berubah, nggak bisa diprediksi.”

Bekas Kepala Dinas Pene­rangan  Mabes TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen berko­men­tar singkat mengenai pen­calonan Panglima TNI.

“Sesuai amanat undang-undang, Presiden mengajukan seorang calon Panglima TNI dari Perwira Tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat Kepala Staf Angkatan untuk diangkat setelah mendapat persetujuan DPR,” katanya.

Dipaparkan Sagom, undang-undang tidak mengatur adanya sirkulasi pergantian Panglima kepada masing-masing angkatan. Semuanya, kata Sagom, tergan­tung pada pertimbangan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi TNI.

“Nanti Jelang Pemilu 2014, Baru Jatahnya Perwira AD”
Perwira TNI AL & AU Berpelung Pegang Tongkat Komando

Anggota Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanuddin mem­pre­diksi ke depan tongkat ko­man­do TNI bakal dipegang Pati AL atau AU. Nanti menjelang Pe­milu 2014, tongkat komando Cilang­kap I akan diberikan kepada AD.

Kenapa begitu? Pensiunan  perwira TNI ini menjawab, jelaslah apa lagi motifnya kalau bukan politik untuk .   

“Nanti baru menjelang Pe­milu 2014,  kisaran pada 2013 Pang­lima TNI akan diserahkan ke AD, sekarang 2010-2013 mungkin AL dan AU,” kata TB Hasanuddin kepada Rakyat Merdeka.

Hasanuddin mengaku menga­mati trend tersebut beberapa kali. Ke­napa tongkat komando TNI diserahkan Pati  AD saat pemilu? Hasanuddin menjawab, mungkin karena personel AD lebih besar ketimbang AL dan AU, jadi untuk mempertahankan teritorial pasukannya bisa langsung bekerja sama dengan Polri.

Dipaparkan Hasanuddin, memang tidak ada aturan yang menegaskan pergantian Panglima TNI diisi secara bergantian kepada Pati setiap angkatan.  Tapi, celoteh Hasa­nuddin, agar lebih bijak, ya gantianlah, masak kursi Panglima TNI diisi Pati AD lagi.

Politisi PDIP ini berharap Panglima TNI ke depannya mampu menjadikan TNI lebih profesional lagi.

Kolega Hasanuddin, Dadoes Soemarwanto berharap, Pre­siden Yudhoyono mengajukan tiga calon, bukan cuma satu.  

Yang pasti DPR akan menguji kelayakan dan kepatutan sang calon secara terbuka. “Beberapa poin yang harus dimiliki calon Panglima TNI, yaitu, track record bagus, pengelolaan TNI yang profesional dan tidak berpolitik,” katanya.

Menyambung pernyataan Dadoes,  TB Hasanuddin mengata­kan, selama ini DPR belum pernah menolak calon Panglima TNI yang disodorkan Presiden.

“Cuma ketika Presidennya Megawati, calonnya (Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu) lulus di DPR tapi ketika berganti Presiden SBY, ditolak oleh Presiden,” tambahnya.  [RM]