Sedikitnya 50.059 orang menjadi korban dalam 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota per 2 September 2026.
Jumlah sebenarnya dipastikan lebih tinggi karena kasus baru masih terjadi setelah data tersebut dihimpun.
Putusan MK menetapkan bahwa bencana nasional harus memenuhi sedikitnya tiga dari lima indikator.
Jumlah korban menjadi indikator utama yang wajib dipenuhi. Dua indikator lain dapat berupa kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah, atau dampak sosial-ekonomi.
Keracunan MBG telah memenuhi tiga indikator secara jelas. Jumlah korban telah menembus 50 ribu orang. Cakupan kasus telah mencapai 36 provinsi.
Selain itu, dampaknya telah mengganggu kesehatan, kegiatan belajar, pekerjaan orang tua, pelayanan fasilitas kesehatan, operasional dapur, dan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan yang disediakan negara.
Tidak adanya korban meninggal tidak menggugurkan indikator jumlah korban. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
Puluhan ribu siswa yang mengalami mual, muntah, diare, sakit perut, menjalani observasi, dan dirawat di rumah sakit adalah korban menurut undang-undang.
Luasnya cakupan kasus juga tidak dapat lagi disamarkan sebagai kumpulan kesalahan dapur. Keracunan telah terjadi di sekitar 95 persen provinsi dan hampir separuh kabupaten/kota Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan persoalan nasional yang lahir dari program nasional, dibiayai anggaran negara, dijalankan melalui sistem yang sama, dan berada di bawah kendali lembaga pemerintah pusat.
Undang-Undang Penanggulangan Bencana menggunakan frasa “peristiwa atau rangkaian peristiwa”. Karena itu, 560 kejadian keracunan tidak harus dipisahkan menjadi ratusan insiden lokal yang seolah tidak berhubungan.
Kesamaan program, model dapur, sistem distribusi, kelompok penerima, pola pelanggaran, dan lembaga pengendali menjadikannya satu rangkaian kegagalan keamanan pangan berskala nasional.
Pengakuan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono semakin memperkuat kesimpulan tersebut. BGN menyebut lebih dari 80 persen kasus keracunan dipicu pelanggaran standar operasional.
Pelanggaran itu mencakup penyimpanan makanan, kapasitas produksi, waktu pengiriman, proses penyajian, dan batas waktu konsumsi.
Ketika pola kegagalan yang sama terjadi ratusan kali di hampir seluruh provinsi, masalahnya tidak lagi dapat dibebankan kepada satu juru masak atau satu kepala dapur.
Pemerintah daerah hanya mampu merawat korban, memeriksa sampel, dan menghentikan sementara dapur bermasalah.
Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan mengubah desain nasional MBG, kapasitas produksi SPPG, sistem kontrak, standar distribusi, pola pembiayaan, dan kecepatan ekspansi program.
Akar masalah berada di tingkat pusat sehingga tanggung jawab utama juga harus berada di tingkat pusat.
MK telah menegaskan bahwa status bencana nasional tidak ditentukan oleh luas wilayah semata. Ukuran utamanya adalah tingkat pemerintahan yang harus memegang tanggung jawab penanganan.
Bahkan bencana dalam satu kabupaten dapat menjadi bencana nasional apabila dampaknya melampaui kemampuan daerah.
Keracunan MBG sudah terjadi di 36 provinsi sehingga alasan untuk mempertahankannya sebagai urusan lokal kehilangan dasar.
Pemerintah juga tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa keracunan MBG tidak menyangkut seluruh populasi umum. Syarat tersebut tidak terdapat dalam UU Penanggulangan Bencana maupun Putusan MK.
Status Kejadian Luar Biasa dalam hukum kesehatan berbeda dari status bencana nasional. Penolakan menetapkan KLB tidak menghapus kewajiban menguji rangkaian keracunan MBG berdasarkan lima indikator kebencanaan.
Memang belum terdapat ambang angka yang menentukan berapa korban atau seberapa besar dampak sosial-ekonomi yang diperlukan. Kekosongan ukuran tersebut tidak dapat digunakan untuk mengabaikan 50.059 korban.
Jika puluhan ribu korban, 560 kejadian, 36 provinsi, dan 245 kabupaten/kota masih dianggap belum cukup, lima indikator dalam undang-undang hanya akan menjadi hiasan hukum tanpa daya melindungi masyarakat.
Presiden harus segera memerintahkan BNPB, Kementerian Kesehatan, BGN, BPOM, dan pemerintah daerah melakukan pengkajian nasional berdasarkan Putusan MK.
Hasilnya harus memuat jumlah korban terverifikasi, hasil pemeriksaan laboratorium, nilai kerugian, biaya perawatan, jumlah sekolah terdampak, dapur yang dihentikan, serta kemampuan setiap daerah menangani kasusnya.
Seluruh data dan hasil investigasi harus dibuka kepada publik. Pemerintah tidak boleh hanya membandingkan korban dengan miliaran porsi makanan untuk menghasilkan persentase yang terlihat kecil.
Hukum bencana menghitung manusia yang menderita, bukan mengecilkan penderitaan mereka melalui pembagi statistik yang sangat besar.
Secara formal, keracunan MBG memang belum menjadi bencana nasional karena Presiden belum menetapkannya. Namun secara material, syarat minimum dalam Putusan MK telah terpenuhi.
Yang belum ada bukan dasar hukumnya, tetapi keberanian pemerintah mengakui skala kegagalan dan mengambil tanggung jawab penuh.
MBG dirancang untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia. Ketika program tersebut justru membuat lebih dari 50 ribu orang sakit di hampir seluruh provinsi, negara tidak boleh terus menyebutnya sebagai insiden biasa.
Keracunan MBG telah memenuhi syarat sebagai bencana nasional. Menolak mengakuinya berarti membiarkan puluhan ribu korban hilang di balik kebanggaan atas besarnya program.
Hamdi PutraForum Sipil Bersuara (FORSIBER)
BERITA TERKAIT: