Namanya Nyoman Parta. Orang menyapanya Pak Man.
Saya datang untuk satu topik: kontroversi Upah Minimum Provinsi Bali yang sempat ia lontarkan ke publik, angka yang oleh sebagian orang dianggap terlalu berani, bahkan dituduh sebagai pencitraan politik. Tapi sebelum saya sempat duduk berhadapan dengannya, saya lebih dulu menyaksikan sesuatu yang menurut saya justru lebih penting daripada angka itu sendiri: bagaimana seorang politisi memperlakukan waktunya ketika tidak ada kamera yang merekam.
Rumah yang Tidak Pernah Sepi
Pak Man mengenakan polo putih dan celana training hitam, pakaian paling tidak politis yang bisa dikenakan seseorang. Tidak ada seremoni, tidak ada ajudan yang mengatur antrean dengan kaku. Yang ada hanya kopi, kacang, dan nasi bungkus yang disajikan bukan cuma untuk saya, tapi untuk puluhan warga yang datang malam itu, satu per satu, membawa persoalan yang barangkali sudah mereka pendam berhari-hari sebelum berani mengetuk pintu.
Baru sekitar pukul 11.00 malam saya mendapat giliran. Kami naik ke ruang atas yang ber-AC, mungkin supaya obrolan bisa lebih tenang setelah berjam-jam ia mendengarkan orang lain bicara. Diskusi berlangsung lebih dari satu jam. Selesai tengah malam. Dan ketika kami turun, ternyata di bawah masih ada orang menunggu. Ia tetap meladeni, padahal esok paginya ia harus berangkat pagi-pagi ke Kintamani.
Saya pulang pukul 00.10. Ia, sepertinya, belum.
Saya menceritakan ini bukan untuk membangun citra. Saya menceritakannya karena malam itu saya melihat dari dekat konteks yang mungkin ikut membentuk cara ia melihat persoalan upah: ruang tamu yang dipenuhi warga dengan persoalan yang sangat konkret.
Angka yang Diributkan, Argumen yang Jarang Didengar
Ketika akhirnya kami bicara soal UMP, saya sadar sebagian besar keributan publik selama ini justru melewatkan bagian paling penting dari argumen Pak Man.
Yang menarik, angka Rp5,2 juta itu ternyata bukan angka yang muncul dari udara. Dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan mengenai kebijakan upah minimum 2026, KHL Bali tercatat Rp5.253.107. Pemerintah menjelaskan angka tersebut berasal dari kajian bersama Kemnaker, Dewan Ekonomi Nasional, dan BPS, sementara rata-rata UMK Bali 2025 yang menjadi basis perbandingan tercatat Rp3.115.207.
Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang dibacakan pada 31 Oktober 2024, mengubah sejumlah ketentuan pengupahan, termasuk memperluas makna "indeks tertentu" dalam formula upah agar mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerja secara proporsional, demi memenuhi Kebutuhan Hidup Layak. Dari sanalah kerangka KHL menjadi bagian resmi dalam penghitungan upah minimum.
Dan di situlah letak ironinya. UMP Bali hari ini masih jauh dari angka KHL yang dihitung pemerintah sendiri. Bandingkan dengan DKI Jakarta, yang UMP-nya hanya berjarak seratus enam puluh ribu rupiah dari KHL-nya. Bahkan Medan, kota yang jarang disebut sebagai barometer kemakmuran, UMP-nya sudah melampaui KHL Sumatera Utara.
Bali, provinsi yang sepanjang 2025 menerima hampir 7 juta kunjungan wisatawan mancanegara, belum termasuk pergerakan wisatawan nusantara, termasuk daerah dengan jarak yang sangat lebar antara upah minimum dan angka KHL yang dihitung pemerintah.
Bukan soal Membandingkan Kota, Tapi soal Siapa yang Selama Ini Diam
Yang menarik dari cara Pak Man menjelaskan ini bukan hanya angka, tapi caranya membongkar argumen orang-orang yang menolaknya. Setiap kali ia mengambil kota pembanding, entah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar, selalu muncul bantahan bahwa kota itu "tidak apple to apple" dengan Bali.
Pertanyaannya sederhana: kalau begitu, kota mana yang layak dijadikan pembanding untuk pulau yang menampung jutaan kunjungan wisatawan dalam setahun? Tidak ada yang benar-benar sepadan. Tapi perbedaan itu seharusnya menjadi alasan upahnya lebih tinggi, bukan lebih rendah, dari daerah lain yang bahkan tidak punya daya tarik serupa.
Ia juga membongkar argumen klasik yang paling sering dipakai untuk menahan kenaikan upah: ketakutan akan inflasi. Menurutnya, harga-harga naik bukan semata karena daya beli buruh bertambah, tapi karena persoalan mendasar supply dan demand yang jarang benar-benar dikelola pemerintah. Ia bertanya balik: kenapa ketika PNS mendapat kenaikan gaji dan tunjangan hari raya setiap tahun, tidak ada yang meributkan inflasi? Kenapa kekhawatiran itu hanya muncul ketika buruh yang ingin naik?
Ada logika yang selama ini jarang diucapkan secara terbuka oleh politisi: kalau upah minimum naik, warung di depan rumah jadi ramai. Kedai kopi jadi ramai. UMKM, tulang punggung ekonomi rakyat Bali yang sesungguhnya, ikut bergerak. Karena upah rendah bukan hanya persoalan buruh, ia adalah persoalan seluruh ekosistem ekonomi kecil yang selama ini menunggu ada orang yang punya sisa uang untuk dibelanjakan.
Yang Tidak Dibicarakan: Ongkos Tersembunyi Hidup di Bali
Bagian paling menampar dari percakapan malam itu bukan data makro, melainkan hitungan sangat sederhana yang ia sampaikan sambil tertawa getir.
Popok bayi standar, Rp80 ribu per bungkus, habis tiga bungkus seminggu, jadi sekitar Rp1juta sebulan. Ibu yang bekerja di hotel atau jadi cleaning service, waktu menyusuinya terpotong, terpaksa beralih ke susu formula, satu komponen pengeluaran lagi yang tidak kecil. Belum lagi buruh dari Karangasem atau Bangli yang harus merantau ke Denpasar karena pembangunan terlalu terpusat, harus menyewa kos, mencicil motor, membayar bensin, hanya untuk sampai ke tempat kerja.
Di titik itu, perdebatan soal UMP terasa jauh lebih sederhana. Ia berubah menjadi aritmatika rumah tangga: berapa yang tersisa setelah kos, transportasi, makanan, kebutuhan anak, cicilan, dan biaya hidup lainnya dibayar?
Kenapa Ini Layak Ditulis
Saya bukan datang untuk membela satu angka. Saya datang untuk memahami dari mana angka itu berasal, dan saya pulang dengan satu kesimpulan: perdebatan UMP Bali selama ini terlalu sering dibingkai sebagai pertarungan antara idealisme buruh melawan realisme pengusaha. Padahal yang sesungguhnya sedang diperdebatkan adalah kerangka KHL yang sudah punya dasar hukum dan kajian resmi, namun selama bertahun-tahun tidak pernah benar-benar diupayakan serius oleh siapa pun yang punya kewenangan untuk itu.
Bali sudah lama dikenal sebagai pulau yang murah senyum menyambut dunia. Barangkali sudah saatnya pulau ini juga dikenal karena berani jujur soal berapa harga sesungguhnya dari senyum itu, dan siapa yang selama ini membayarnya paling mahal.
*Penulis adalah pendiri Hey Bali & Kepala Biro Lambe Turah Bali
BERITA TERKAIT: