Tiga Ayat NU

Letak ketiganya terpisah-pisah seperti tiga pulau yang berjauhan, tapi oleh seorang pelaut dirangkai menjadi satu peta.

Ayat 30 surat al-Baqarah berada di halaman 6. Ayat 61 surat Hud berada di halaman 228. Adapun ayat 56 surat Adz-Dzariyat berada di halaman 523. Antara ayat pertama dan kedua terbentang 222 halaman; antara ayat kedua dan ketiga 295 halaman. Dari ayat pertama ke ayat ketiga, jaraknya 517 halaman.

Jauh? Sangat jauh. Tapi pada penutupan Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Senin, 31 Agustus 2026, Kiai Miftach merangkainya dalam sekali tarikan napas. Isi ketiga ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi, tentang kewajiban memakmurkan bumi, dan tentang tujuan akhir penciptaan manusia yaitu beribadah kepada Allah.

Di sinilah metaforanya menjadi menarik. Kartini, dalam judul yang kemudian dikenang sebagai “Habis Gelap Terbitlah Terang”, seperti menyalakan sebuah lampu di sebuah kamar yang gelap. NU memasuki abad kedua dengan membawa sebuah perahu besar. Kiai Miftach tidak sekadar menyalakan lampu di kabin. Ia sedang menunjuk tiga perangkat navigasi yaitu kemudi, layar, dan kompas.

Al-Baqarah ayat 30 adalah kemudinya dimana manusia diberi mandat menjadi khalifah fil ardh. Hud ayat 61 adalah layarnya: bumi bukan sekadar tempat dihuni, melainkan harus dimakmurkan atau wasta’marakum fiha. Adz-Dzariyat ayat 56 adalah kompasnya bawah seluruh perjalanan itu pada akhirnya harus menuju ibadah alias wa ma khalaqtul-jinna wal-insa illa liya’budun.

Kemudi tanpa layar membuat perahu tidak bergerak. Layar tanpa kemudi membuatnya berputar-putar. Keduanya tanpa kompas bisa membawa kapal jauh sekali, tapi tidak pernah sampai ke tujuan.Ilmu Biologi

Kiai Miftach sendiri menjelaskan bahwa tiga ayat itu terutama akan menjadi landasan gerakan NU di bidang ekonomi dan pemulihan ekologi. Manusia, katanya, harus mengurus bumi secara tertib; orang kaya tidak boleh menganiaya orang miskin, dan bumi harus dimakmurkan dengan ilmu, akal, tindakan, penghijauan, ketahanan pangan, dan kerja nyata. Semua pembangunan itu, pada akhirnya, harus bernilai ibadah.

Ini bukan sekadar khutbah tentang ekonomi. Ini bisa dibaca sebagai semacam road map moral NU pada awal abad keduanya. Dan di sinilah tantangannya justru menjadi sangat besar.

Kiai Miftach menyebut alasan penekanan pada ekonomi dengan bahasa yang terus terang yaitu  kemiskinan. Tetapi ada satu hal yang perlu diberi garis bawah. Menurut BPS, penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 berjumlah 22,93 juta orang atau 8,07 persen penduduk. Di perdesaan angkanya lebih tinggi, 10,67 persen; di perkotaan 6,34 persen. Jadi, secara statistik, orang miskin bukan “mayoritas masyarakat Indonesia”.

Namun angka 8,07 persen itu justru membuat pertanyaan kepada NU menjadi lebih menarik. Kita bisa bertanya, berapa banyak dari puluhan juta Nahdliyin yang masih hidup di bawah garis kemiskinan?

Tidak ada statistik resmi yang bisa menjawabnya secara langsung. BPS tidak mencatat kemiskinan berdasarkan keanggotaan NU, Muhammadiyah, atau organisasi keagamaan. Karena itu kita tidak boleh mengubah angka nasional menjadi angka kemiskinan warga NU seolah-olah itu hasil sensus.

Tetapi kita bisa membuat hitungan kasar untuk melihat besarnya persoalan. Survei SMRC pada 2023 menemukan sekitar 20% pemilih Indonesia mengaku sebagai anggota NU. Dengan jumlah DPT Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta, SMRC mengonversinya menjadi sekitar 40,96 juta orang.

Angka ini lebih tepat dipahami sebagai estimasi anggota yang teridentifikasi melalui survei, bukan daftar anggota NU by name, by address. Memang pernah disebut-sebut angkanya 100 juta, tapi SMRC sendiri menegaskan angka sekitar 40,96 juta.

Jika -- sekadar sebagai simulasi -- tingkat kemiskinan nasional 8,07 persen diterapkan kepada kelompok sekitar 40,96 juta itu, hasilnya sekitar 3,3 juta orang. Itu bukan angka resmi kemiskinan warga NU. Ia hanya ilustrasi matematis untuk menunjukkan skala persoalan.

Dan angka tersebut bahkan bisa lebih tinggi jika basis sosial NU ternyata memiliki karakter kemiskinan yang berbeda dari rata-rata nasional. Kita tahu kemiskinan perdesaan masih 10,67 persen, jauh di atas angka perkotaan. Sementara sejarah sosial NU sangat kuat di desa, pesantren, pertanian, perdagangan kecil, dan ekonomi informal.

Dengan kata lain, kalau NU benar-benar ingin menjadikan kemandirian ekonomi sebagai proyek besar abad kedua, sasaran pertamanya bukanlah membuat beberapa perusahaan NU menjadi raksasa. Sasaran pertamanya adalah membuat jutaan keluarga Nahdliyin naik kelas.

Itulah ukuran keberhasilan yang lebih keras. Sebab mudah membuat gedung ekonomi. Lebih sulit membuat pendapatan rumah tangga naik. Mudah membuat koperasi. Lebih sulit memastikan koperasi benar-benar menurunkan biaya produksi petani dan memberi harga lebih baik kepada anggotanya.

Mungkin mudah NU membuat kawasan industri pesantren. Tapi lebih sulit memastikan lulusan pesantren memperoleh pekerjaan yang produktif. Mudah berbicara tentang economic empowerment. Lebih sulit membuat seorang pedagang kecil memperoleh modal murah, pasar yang pasti, teknologi, dan kemampuan mengelola usahanya.

Di titik inilah pemilihan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031 menjadi menarik. Ia bukan hanya datang dari tradisi pesantren sebagai Pengasuh Tebuireng dan cicit KH Hasyim Asy’ari. Ia juga mempunyai pengalaman dunia usaha, antara lain mendirikan PT Energi Mineral Langgeng yang bergerak dalam eksplorasi minyak dan gas. Sebelum memimpin PBNU, ia juga pernah mendapat amanah membidangi ekonomi di PBNU.

Seolah-olah perahu NU kini memiliki pasangan yang cukup lengkap yaitu seorang Rais Aam yang menawarkan bahasa moral dan teologis tentang ekonomi, dan seorang Ketua Umum yang membawa pengalaman organisasi sekaligus dunia usaha.Ilmu Biologi

Tapi justru karena itulah ekspektasinya menjadi lebih tinggi. Gus Kikin tidak cukup hanya menjadi pengusaha di dalam NU. Ia harus membantu NU menemukan cara agar warga NU tidak hanya menjadi pasar bagi pengusaha Nahdliyin, melainkan ikut menjadi pemilik nilai tambahnya.

Ini perbedaan yang sangat penting. Kalau jutaan warga NU hanya menjadi konsumen, NU memang mempunyai pasar yang luar biasa besar. Tapi kalau mereka menjadi produsen, pemilik koperasi, pemasok, pekerja terampil, pemilik usaha, pemegang saham, dan bagian dari rantai pasok yang sehat, NU mempunyai ekosistem ekonomi.

Di sinilah gagasan kemandirian ekonomi bisa diuji secara konkret. Misalnya, PBNU dapat membangun sistem pengadaan bersama untuk pesantren dan lembaga  pendidikan NU. Puluhan ribu pesantren membutuhkan beras, telur, sayur, seragam, buku, komputer, listrik, layanan digital, hingga berbagai jasa. Jika kebutuhan itu dipetakan dan sebagian dipasok oleh koperasi atau usaha warga NU, uang yang selama ini keluar dari ekosistem akan berputar di dalamnya.

Atau bayangkan jika petani Nahdliyin tidak hanya menjual gabah, tetapi masuk ke rantai penggilingan, pengemasan, distribusi, hingga merek beras. Nilai tambah yang selama ini berhenti di kota dapat dikembalikan ke desa.Kemiskinan & Kelaparan

Sebenarnya NU tidak memulai dari tanah kosong. Sejumlah pesantren NU telah membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar jargon. Salah satu contoh paling menonjol adalah Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, yang mengembangkan jaringan bisnis dan koperasi hingga jauh melampaui kampung tempat pesantren itu berdiri.

Dari Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, jejaring ekonominya merambah kawasan Tapal Kuda, seantero Madura, dan bahkan mencapai Jakarta. Pengalaman Sidogiri menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya bisa menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tapi juga dapat menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan santri, alumni, pedagang, dan masyarakat dalam sebuah ekosistem usaha.

Contoh paling konkret adalah BMT UGT Sidogiri, yang kini bernama BMT UGT Nusantara. Dari 148 anggota dan modal awal hanya Rp13,5 juta, koperasi ini berkembang menjadi jaringan 298 kantor cabang, cabang pembantu, dan kas di 10 provinsi, dengan sekitar 702.000 anggota dan calon anggota; data historis mencatat omzet pernah mencapai Rp16,8 triliun dan aset Rp1,3 triliun.Islam

Dengan demikian, pesantren tidak harus dibayangkan sekadar sebagai tempat mencetak lulusan. Ia dapat menjadi simpul produksi: pertanian, peternakan, pangan, teknologi, creative industry, dan pendidikan vokasi. Santri tidak hanya diajari mencari pekerjaan, tapi juga membaca pasar, mengelola keuangan, menggunakan teknologi, dan membangun usaha.

Di situlah ayat wasta’marakum fiha memperoleh bentuk yang konkret. Ia tidak lagi berhenti sebagai kalimat indah tentang “memakmurkan bumi”. Ia menjadi pertanyaan: berapa hektare lahan warga NU yang menjadi produktif? Berapa petani yang pendapatannya naik? Berapa santri yang menjadi tenaga kerja terampil? Berapa usaha kecil yang naik kelas? Berapa pesantren yang menjadi pusat ekonomi lokal?

Begitu pula dengan ayat pertama: manusia sebagai khalifah. Dalam pembacaan Kiai Miftach, khalifah bukan raja kecil yang boleh melakukan apa saja terhadap bumi. Justru sebaliknya, ia pengurus. Karena itu, kekayaan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menindas yang miskin. Ekonomi memerlukan tata kelola.

Ini penting karena problem ekonomi NU bukan hanya kekurangan modal. Kadang-kadang masalahnya adalah fragmentasi. Banyak usaha kecil berjalan sendiri-sendiri, banyak koperasi hidup sekadarnya, banyak lembaga memiliki aset tapi tidak mempunyai manajemen, dan banyak potensi ekonomi berhenti sebagai potensi.

NU mempunyai sesuatu yang jarang dimiliki organisasi lain. Ia punya jaringan sosial yang sangat panjang. Pesantren, madrasah, sekolah, masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, koperasi, badan usaha, pengajian, Muslimat, Fatayat, Ansor, dan jaringan masyarakat desa membentuk semacam jaringan saraf sosial.Ilmu Biologi

Persoalannya bukan lagi apakah NU mempunyai jaringan. Pertanyaannya, apakah jaringan itu sudah berubah menjadi jaringan ekonomi produktif? Dan di sinilah ayat ketiga menjadi rem sekaligus kompas. Wa ma khalaqtul-jinna wal-insa illa liya’budun.

Kemandirian ekonomi tidak boleh berubah menjadi pemujaan baru terhadap angka. NU jangan sampai mengganti altar lama dengan altar baru,  dari  politik menuju bisnis, dari rebutan jabatan menuju rebutan aset, dari popularitas menuju kapitalisasi.

Sebab ekonomi dalam pandangan Kiai Miftach harus berujung pada ibadah. Ini berarti keberhasilan tidak cukup diukur dengan berapa banyak perusahaan NU berdiri atau berapa besar aset yang terkumpul.

Ukurannya harus lebih manusiawi. Apakah  kemiskinan berkurang, apakah ketimpangan menyempit, apakah pekerjaan menjadi lebih bermartabat, apakah lingkungan lebih terjaga, dan apakah orang kecil memperoleh kesempatan yang sebelumnya tidak mereka miliki.

Di sinilah tiga ayat itu terasa seperti sebuah arsitektur yang utuh. Al-Baqarah 30 memberi mandat. Hud 61 memberi pekerjaan. Adz-Dzariyat 56 memberi arah. Mandatnya: mengurus bumi. Pekerjaannya: memakmurkan bumi. Arahnya adalah mengabdi kepada Tuhan.

Kartini pernah menghadirkan imajinasi tentang perjalanan dari gelap menuju terang melalui kumpulan surat yang kemudian dibukukan dengan judul Door Duisternis Tot Licht, yang dalam tradisi Indonesia dikenal sebagai “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Judul itu bukan semata-mata karya Kartini sendiri; surat-suratnya dihimpun dan diterbitkan setelah ia wafat.

Tetapi metafora itu tetap hidup karena cocok dengan semangat zamannya. Kini NU menghadapi metafora yang berbeda. Kartini menulis dari ruang yang sempit, dengan senjata berupa surat dan gagasan. NU memasuki abad kedua dengan membawa perahu sosial yang sangat besar.

Dalam survei SMRC, sekitar 40 juta pemilih teridentifikasi sebagai anggota NU. Dalam survei Alvara, kedekatan kultural dengan NU bahkan mencapai 59,2 persen responden Muslim. Angka-angka itu tidak boleh dibaca sebagai sensus anggota, tapi cukup untuk menunjukkan betapa luasnya laut sosial yang harus diarungi NU.

Maka pertanyaan abad kedua NU barangkali bukan lagi seberapa besar NU? Pertanyaan yang lebih penting ialah, untuk apa kebesaran itu digunakan?Islam

Sebab perahu besar mempunyai paradoks. Semakin besar kapal, semakin besar pula kemungkinan ia membawa banyak orang. Tapi semakin besar kapal, semakin mahal kesalahan arah.

Tiga ayat Kiai Miftach memberi arah yang cukup jelas bahwa jangan hanya membesarkan kapal. Pastikan orang-orang di dalamnya ikut sampai ke daratan kesejahteraan.

Dan mungkin di situlah ujian terbesar Gus Kikin sebagai nahkoda baru. Ia mempunyai pengalaman mengelola usaha. NU mempunyai puluhan juta manusia sebagai modal sosial. Pesantren menyediakan jaringan pengetahuan dan kader. Struktur organisasi menyediakan jaringan kelembagaan. Tiga ayat menyediakan kompas moral.

Tinggal satu yang tidak boleh terlupakan bahwa perahu itu harus benar-benar berlayar. Bukan hanya membuat layar yang indah, bukan hanya memperdebatkan siapa yang duduk di kemudi, dan bukan pula sibuk menghitung ukuran kapal.

Sebab, warga Nahdliyin tidak akan bertanya berapa banyak ayat yang dikutip dalam pidato Muktamar. Mereka akan bertanya dengan bahasa yang jauh lebih sederhana, apakah hidup kami menjadi lebih baik?

Di situlah tiga ayat yang terpisah 517 halaman itu kelak menemukan satu halaman yang sama yaitu kehidupan. Semoga.