Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa posisi utang Indonesia yang mendekati Rp10.000 triliun per Maret 2026 masih berada dalam batas aman dengan rasio sekitar 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pernyataan itu dapat dipahami secara fiskal. Namun bangsa ini tidak boleh berhenti pada rasa aman administratif karena masih berada di bawah ambang batas 60 persen sebagaimana diatur undang-undang.
Ukuran utama keberhasilan utang luar negeri bukan sekadar rendahnya rasio, melainkan sejauh mana utang tersebut menciptakan kesejahteraan, memperkuat produktivitas nasional, mempercepat transformasi teknologi, dan membawa Indonesia menuju negara maju. Karena itu, diskursus utang harus dipindahkan dari “berapa besar utang” menuju “untuk apa utang digunakan”.
Negara-negara besar dalam sejarah modern tidak tumbuh tanpa utang. United States membangun kekuatan industrinya melalui pembiayaan besar-besaran. China mempercepat industrialisasi dan transformasi digital melalui ekspansi fiskal agresif selama puluhan tahun. Japan bahkan memiliki rasio utang jauh lebih tinggi terhadap PDB tetapi tetap bertahan karena utangnya menopang kapasitas ekonomi, teknologi, industri, riset, dan produktivitas nasional.
Intinya bukan pada keberadaan utang itu sendiri, tetapi apakah utang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang membuat negara semakin kuat, modern, dan mandiri secara teknologi.
Namun kehati-hatian tetap penting. Banyak negara berkembang mengalami krisis bukan semata karena jumlah utang besar, tetapi karena utangnya tidak menghasilkan kapasitas ekonomi baru yang memadai. Risiko nilai tukar juga menjadi ancaman serius. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, beban pembayaran pokok dan bunga otomatis meningkat. Karena itu, strategi utang harus disertai penguatan cadangan devisa, peningkatan ekspor bernilai tambah, pendalaman pasar keuangan domestik, dan pengurangan ketergantungan impor strategis agar ketahanan fiskal tetap terjaga di tengah volatilitas global.
Di era ekonomi digital, utang produktif tidak lagi cukup hanya membangun jalan, pelabuhan, atau bendungan. Indonesia membutuhkan lompatan teknologi agar tidak terus menjadi pasar bagi produk dan platform asing. Negara harus mulai melihat utang luar negeri sebagai instrumen percepatan pembangunan ekosistem teknologi nasional, mulai dari pusat data, AI, keamanan siber, cloud nasional, industri semikonduktor, jaringan telekomunikasi, hingga penguatan riset berbasis perguruan tinggi dan industri.
Negara yang gagal menguasai teknologi akan terus bergantung pada impor perangkat, aplikasi, dan ekonomi digital yang nilai tambahnya lebih banyak dinikmati negara lain.
Tantangan Indonesia masih terlihat jelas. Struktur ekonomi nasional hingga kini masih ditopang konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB. Konsumsi memang penting, tetapi tanpa basis produksi domestik yang kuat akan menciptakan kebocoran ekonomi melalui impor. Ketika masyarakat membeli perangkat elektronik, alat kesehatan, mesin produksi, aplikasi, dan layanan teknologi dari luar negeri, stimulus ekonomi dari utang hanya “mampir” sebentar sebelum mengalir keluar menjadi keuntungan negara lain.
Karena itu, utang produktif harus didefinisikan lebih tegas. Pertama, meningkatkan kapasitas produksi nasional. Kedua, menghasilkan multiplier effect terhadap industri domestik dan lapangan kerja. Ketiga, menciptakan penerimaan negara jangka panjang melalui dividen BUMN, PNBP, ekspor bernilai tambah, ekonomi digital nasional, atau efisiensi impor strategis. Tanpa tiga syarat tersebut, utang hanya berubah menjadi beban fiskal bagi generasi berikutnya.
Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur tetap penting, tetapi orientasinya harus berubah. Jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, pusat data, jaringan internet nasional, dan infrastruktur digital harus dipastikan menjadi penggerak aktivitas ekonomi produktif. Infrastruktur tanpa utilisasi tinggi hanya akan menjadi beban biaya pemeliharaan dan cicilan jangka panjang. Karena itu, setiap proyek harus terhubung dengan rantai industri domestik, kawasan produksi, dan pengembangan teknologi nasional agar tidak berhenti sebagai proyek megah yang minim dampak ekonomi.
Hilirisasi juga tidak boleh berhenti pada komoditas tambang. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan baku baterai atau mineral, tetapi harus mulai membangun industri kendaraan listrik, perangkat elektronik, AI, dan sistem digital nasional bernilai tambah tinggi. Hal yang sama berlaku pada investasi sumber daya manusia. Pendidikan, kesehatan, makan bergizi, digitalisasi sekolah, riset teknologi, dan penguatan talenta digital harus dipandang sebagai investasi produktif jangka panjang. Negara maju tidak hanya membangun jalan dan pabrik, tetapi juga kapasitas ilmu pengetahuan dan inovasi manusianya. Utang luar negeri yang digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan penguasaan teknologi dapat menjadi investasi strategis apabila menghasilkan tenaga kerja yang sehat, inovatif, adaptif, dan kompetitif secara global.
Namun seluruh gagasan besar tersebut akan menjadi retorika tanpa reformasi tata kelola. Persoalan utama Indonesia sering kali bukan kekurangan anggaran, melainkan kebocoran efisiensi, korupsi, cost overrun, lemahnya disiplin proyek, rendahnya integrasi industri domestik, dan utilisasi infrastruktur yang belum optimal. Kualitas belanja negara menjadi sama pentingnya dengan besaran belanja itu sendiri. Pemerintah juga harus berhati-hati agar ekspansi utang tidak menciptakan crowding out effect yang mempersempit ruang pembiayaan sektor swasta produktif.
Selain tata kelola, komunikasi publik juga menjadi persoalan penting. Pemerintah sering gagal menjelaskan hubungan langsung antara utang, proyek pembangunan, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Akibatnya, ruang publik dipenuhi ketidakpercayaan dan perdebatan emosional. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan narasi “utang masih aman”. Publik membutuhkan transparansi mengenai proyek apa yang dibiayai, dampaknya terhadap lapangan kerja, peningkatan produksi nasional, dan kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi Indonesia.
Di era digital, komunikasi kebijakan yang transparan dan berbasis data menjadi bagian penting dari stabilitas ekonomi itu sendiri. Pemerintah perlu membangun sistem audit berbasis outcome dengan dukungan teknologi digital dan AI agar penggunaan utang dapat dipantau lebih cepat, transparan, dan akurat. Teknologi seharusnya tidak hanya dipakai untuk pelayanan administratif, tetapi juga pengawasan, efisiensi, dan penguatan akuntabilitas pembangunan nasional.
Kita juga harus jujur bahwa tekanan fiskal mulai meningkat. Beban pembayaran bunga utang dalam APBN 2026 telah mendekati Rp600 triliun. Angka ini berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, riset, dan pembangunan sosial apabila pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi. Karena itu, Indonesia membutuhkan lompatan produktivitas berbasis teknologi dan industrialisasi agar pertumbuhan ekonomi mampu bergerak konsisten di atas 6-7 persen dalam jangka panjang.
Di sinilah pentingnya membangun kemandirian ekonomi dan teknologi nasional. Utang luar negeri harus diarahkan untuk memperkuat sektor pangan, energi, manufaktur, teknologi digital, kesehatan, pertahanan, dan logistik nasional. Semakin besar kandungan lokal dan penguasaan teknologi dalam setiap proyek pembangunan, semakin besar pula efek ekonomi yang tertinggal di dalam negeri. Aspek geopolitik juga penting diperhatikan. Ketergantungan berlebihan terhadap pembiayaan, teknologi, atau platform digital asing dapat menciptakan kerentanan strategis jangka panjang. Karena itu, pembangunan ekonomi digital harus dibarengi penguatan kedaulatan data, keamanan siber, diversifikasi mitra strategis, dan pengembangan teknologi nasional.
Artinya, ukuran keberhasilan utang luar negeri tidak lagi cukup dilihat dari rendahnya rasio terhadap PDB, tetapi dari kemampuannya meningkatkan kapasitas ekonomi dan teknologi nasional. Apakah utang meningkatkan ekspor bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat industri digital nasional, menurunkan ketergantungan impor strategis, dan meningkatkan kualitas SDM? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang jauh lebih penting dibanding sekadar menjaga citra fiskal yang terlihat aman di atas kertas.
Utang luar negeri produktif bukan ancaman selama mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada beban utangnya sendiri. Negara yang terus bertumbuh, unggul secara teknologi, dan memiliki kapasitas ekonomi kuat akan mampu mengelola utangnya secara sehat. Karena itu, utang luar negeri seharusnya dipandang bukan sebagai alat bertahan hidup semata, tetapi instrumen strategis untuk mempercepat jalan Indonesia menjadi negara maju yang lebih mandiri, produktif, cerdas secara teknologi, dan bermartabat di atas kekuatan ekonominya sendiri.
Depok, 20 Mei 2026
Penulis adalah Ketua Bidang Kebijakan Nasional IA-ITB dan Mahasiswa Magister Medkom Komunikasi Krisis Universitas Pancasila
BERITA TERKAIT: