Komitmen dan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimandatkan konstitusi akan lebih mudah terealisasi dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif bagi perekonomian nasional.
Komitmen pemerintah untuk memanfaatkan potensi sumber daya maritim ini sejatinya memiliki benang merah dengan pandangan pakar geopolitik dan maritim dunia, Sir Alfred Thayer Mahan. Mahan dalam bukunya yang fenomenal berjudul the Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, yang diterbitkan pada 1890, mengungkapkan tentang teori kekuatan laut (sea power theory).
Negara-negara yang bercorak maritim dapat tumbuh berkembang menjadi negara kuat di bidang politik, ekonomi, bahkan militer apabila mampu mengoptimalkan sumber daya maritim yang dimiliki. Buku ini masih relevan dan menjadi rujukan bagi para kepala negara di dunia yang berkomitmen untuk membangun kekuatan nasional dengan berbasis pada sumber daya maritim.
Ikhtiar pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat juga segaris dengan pemikiran pakar geopolitik dan geoekonomi modern saat ini, Prof. Geoffrey Till.
Till yang menjadi guru besar emeritus bidang maritim di King’s College London mengemukakan bahwa konsepsi negara maritim (maritime state) dan negara berkekuatan maritim (maritime power state) adalah dua hal yang berbeda.
Untuk menjadi negara yang berkekuatan maritim, tidak bisa bertumpu pada hal-hal yang sifatnya taken for granted (baca: anugerah/pemberian) saja, tapi membutuhkan strategi yang solid dan komprehensif dengan menekankan pada komitmen pemerintah, kapasitas birokrasi, serta dukungan masyarakat, terutama yang hidup dan bermata pencaharian di kantong-kantong ekosistem maritim.
Peta Potensi Ekonomi Maritim Nasional
Indonesia sebagai sebuah nation-state yang perlahan tapi pasti bergerak dari kuasa kedaulatan nasional nasional menjadi episentrum kekuatan regional dan bahkan global memiliki sumber daya dan kapasitas untuk menjelma menjadi negara berkekuatan maritim sebagaimana disebutkan oleh Mahan dan Till tersebut. Titik pijaknya adalah atribut nasional Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, yang mana 70 hingga 72 persen wilayahnya berupa perairan, serta memiliki kurang lebih 17.000 pulau.
Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia sepanjang 108.000 kilometer yang melingkari pulau dari Sabang hingga Merauke. Garis pantai ini menjadi batas pertemuan antara daratan dan lautan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya dengan ekosistem pesisir, hutan mangrove, lamun, terumbu karang, dan tentu saja sumber daya perikanan.
Selain dari nilai ekologis yang dimiliki, garis pantai Indonesia juga memiliki potensi blue carbon yang sangat tinggi dan penting bagi pariwisata, pertahanan alami dari gelombang, serta kontributor utama dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Posisi Indonesia yang berada di persilangan antara dua benua--Asia dan Australia, serta dua samudera--Hindia dan Pasifik, menempatkan Indonesia pada posisi dan peran strategis sebagai jalur navigasi pelayaran dan perdagangan internasional sekaligus. Dengan berbagai keunggulan komparatif sedemikian, target pemerintah untuk mencapai kemandirian nasional dan pertumbuhan ekonomi progresif di level 8 persen bukanlah hil yang mustahal untuk dicapai.
Sebagai pembanding, kemajuan perekonomian Tiongkok hingga mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit dalam dua dekade terakhir tidak terlepas dari kontribusi yang besar dari sektor maritim terhadap PDB. Pada 2024, Produk Laut Bruto (PLB) --PDB ekonomi kelautan Tiongkok, mencetak rekor dengan menembus angka 10,54 triliun Yuan--tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Kontributornya adalah sektor-sektor maritim yang saling menopang satu sama lain, mulai dari sektor jasa, angkutan, manufaktur, pelayaran, pariwisata, hingga energi berbasis maritim.
Pola optimalisasi sumber daya maritim yang terintegrasi tersebut sepatutnya menjadi lesson learned bagi pemerintah Indonesia saat ini. Ekonomi maritim atau ekonomi biru yang berkorelasi lurus terhadap pendapatan nasional hanya dapat dicapai melalui kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, terukur, dan terintegrasi dalam memanfaatkan seluruh potensi maritim yang ada.
KNMP Sebagai Strategi Pemerintah dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Maritim
Potensi ekonomi biru Indonesia secara kalkulatif sangatlah besar, hampir mencapai Rp.7.000 triliun rupiah yang tentu saja dapat menjadi penyokong bagi pendapatan nasional. Nilai ekonomi tersebut dihitung dari berbagai pos penerimaan negara potensial seperti dari sektor perikanan dan pangan biru, karbon biru melalui penguasaan ekosistem pesisir yang sangat luas (mangrove dan lamun), pariwisata bahari dengan dukungan kekayaan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut, pariwisata bahari, energi baru dan terbarukan (EBT) berbasis maritim seperti arus, gelombang, dan energi panas laut, serta yang paling canggih adalah pengembangan bioteknologi kelautan yang dapat mendukung rantai pasok industri makanan dan industri obat-obatan nasional.
Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dengan membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan salah satu bentuk konkretisasi dari tekad pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya maritim yang ada.
KNMP ini didudukkan sebagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dimaksudkan untuk mentransformasi desa pesisir menjadi kawasan yang modern, produktif, serta terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Pemerintah sendiri terlihat sangat persisten dalam mengawal dan merealisasikan program yang ditargetkan rampung pada Mei 2026 ini dengan jumlah sebanyak 65 lokasi.
Dalam implementasinya ke depan, program KNMP ini akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan, pembangunan infrastruktur modern seperti pabrik es, gudang beku (cold storage), SPBU, bengkel kapal, serta kios perbekalan nelayan. Tujuannya sederhana tapi strategis dan tak mudah dijalankan, yakni tercapaianya swasembada pangan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan nilai tukar nelayan (NTP) yang menjadi indikator penting dalam penyusunan asumsi dasar ekonomi makro nasional.
Dukungan Keamanan Maritim
Untuk memastikan seluruh potensi sumber daya maritim dapat diberdayakan secara optimal, maka pemerintah dengan dukungan seluruh masyarakat perlu melakukan penguatan dalam hal keamanan maritim.
Keamanan maritim perlu diperkuat secara berdampingan dengan ekonomi maritim dengan memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap wilayah laut nasional, kapal, pelabuhan, infrastruktur, serta para pekerja sektor kemaritiman, khususnya nelayan, dari kejahatan terorisme, pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal, serta kejahatan lingkungan.
Apa yang terjadi di Laut Natuna Utara yang notabene merupakan Zona Ekonomi Eksklusif-Indonesia (ZEE-I) misalnya, merupakan preseden buruk bagi optimalisasi sumber daya maritim yang tersedia di sana.
Nelayan menjadi kesulitan untuk melakukan pelayaran dan penangkapan ikan karena kehadiran nelayan-nelayan Tiongkok yang dikawal oleh kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok. Di sinilah urgensi penting untuk menyelenggarakan keamanan maritim agar potensi ekonomi biru lebih optimal dalam mendukung perekonomian dan pendapatan nasional.
Boy Anugerah
Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI & Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: