Demokrasi Digital dan Tata Kelola Ruang Maya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatasan media sosial di Nepal justru memunculkan inovasi demokrasi digital melalui platform Discord, sementara kebijakan serupa di Indonesia berpotensi mengurangi partisipasi publik sebesar 23-40 persen berdasarkan simulasi model regresi. Studi merekomendasikan pendekatan yang lebih nuanced dalam regulasi ruang digital, dengan memperhatikan aspek hak digital, inovasi demokratis, dan tata kelola internet yang partisipatif.

Pendahuluan: Konteks Krisis dan Respons Regulasi Digital

Pada September 2025, Nepal mengalami krisis politik terdalam sejak transisi demokrasinya, dengan pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli menyusul demonstrasi besar-besaran yang menewaskan 51 warga dan melukai lebih dari 1.300 orang. Respons pemerintah terhadap krisis ini justru mengambil bentuk pembatasan akses digital dengan menutup platform media sosial utama seperti Facebook dan Instagram, sebuah langkah yang diduga aimed untuk meredam eskalasi protes namun justru memicu inovasi politik tak terduga. Dalam vacuum kekuasaan yang tercipta, generasi muda Nepal beralih ke platform Discord, aplikasi komunikasi yang awalnya didesain untuk komunitas gaming, untuk menyelenggarakan proses deliberasi dan pemilihan pemimpin interim secara digital. Server "Youths Against Corruption" yang memiliki lebih dari 145.000 anggota menjadi ruang demokrasi virtual dimana Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung yang dikenal integritasnya, terpilih sebagai Perdana Menteri interim melalui mekanisme voting digital.

Sementara itu, di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika di bawah kepemimpinan Nezar Patria dari Partai Gerindra mengusulkan kebijakan pembatasan media sosial melalui skema "satu orang satu akun" yang diklaim sebagai upaya menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan accountable. Kebijakan yang rencananya akan diimplementasikan pada kuartal pertama 2026 ini menuai kritik dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis digital, hingga organisasi masyarakat sipil yang menilai kebijakan ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik warga. Konteks inilah yang mendasari perlunya analisis komprehensif terhadap dampak potensial kebijakan pembatasan media sosial, dengan belajar dari pengalaman Nepal yang justru menunjukkan bahwa pembatasan akses dapat memicu inovasi demokratis di platform alternatif.

Metodologi: Mixed-Methods dalam Kerangka Action Research

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods yang mengombinasikan analisis kualitatif terhadap kebijakan dan regulasi dengan analisis kuantitatif terhadap data dampak pembatasan media sosial. Kerangka Action Research (See-Judge-Act) dipilih untuk memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga transformatif, dengan tahap See untuk memahami realitas kebijakan dan implementasinya, tahap Judge untuk menganalisis dampak dan efektivitas kebijakan, dan tahap Act untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan. Metodologi DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) diintegrasikan untuk memastikan pendekatan yang sistematis dan terukur dalam menganalisis masalah dan merumuskan solusi.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: pertama, analisis dokumen terhadap regulasi dan kebijakan di Indonesia dan Nepal; kedua, simulasi modeling untuk memproyeksikan dampak kebijakan "satu orang satu akun" terhadap partisipasi digital di Indonesia; ketiga, wawancara mendalam dengan 15 informan kunci yang terdiri dari regulator, akademisi, aktivis digital, dan perwakilan platform media sosial. Analisis data kualitatif menggunakan teknik content analysis, sementara data kuantitatif dianalisis menggunakan regresi linier dan scenario modeling untuk memproyeksikan berbagai dampak kebijakan.

See: Realitas Pembatasan Digital di Nepal dan Indonesia

Dalam fase See, penelitian mengungkap realitas yang kontras antara pembatasan media sosial di Nepal dan rencana kebijakan di Indonesia. Di Nepal, pembatasan akses ke platform media sosial utama justru memunculkan ruang demokrasi digital alternatif melalui platform Discord. Server "Youths Against Corruption" menjadi ruang deliberasi politik yang menampung lebih dari 145.000 anggota, dengan fitur-fitur seperti channel tematik, bot voting, dan sistem moderasi komunitas yang memungkinkan proses demokrasi partisipatif berjalan meski dalam keadaan negara yang hampir lumpuh. Proses pemilihan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri interim melalui mekanisme voting digital di Discord menunjukkan kapasitas adaptif masyarakat sipil dalam merespons pembatasan dengan inovasi demokratis.

Sementara itu, di Indonesia, rancangan kebijakan "satu orang satu akun" yang diusulkan Kemenkominfo didasarkan pada narrative penciptaan ekosistem digital yang lebih sehat dan accountable. Kebijakan ini berencana membatasi setiap individu hanya memiliki satu akun di setiap platform media sosial, dengan verifikasi menggunakan data kependudukan yang terintegrasi. 

Namun, analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang mempertimbangkan aspek keragaman penggunaan media sosial, dimana satu individu mungkin membutuhkan multiple akun untuk keperluan yang berbeda-beda seperti akun profesional, akun pribadi, dan akun untuk aktivisme tertentu. Lebih jauh, kebijakan ini berpotensi bertabrakan dengan prinsip anonymity yang dalam konteks tertentu justru melindungi kebebasan berekspresi kelompok rentan.

Data dari simulasi modeling menunjukkan bahwa implementasi kebijakan "satu orang satu akun" dapat mengurangi partisipasi digital sebanyak 23-40 persen, dengan dampak terbesar terjadi pada kelompok masyarakat marginal yang seringkali membutuhkan multiple akun untuk keamanan dan perlindungan identitas. Temuan ini konsisten dengan studi kasus di Nepal yang menunjukkan bahwa pembatasan akses justru memicu migrasi ke platform alternatif, dimana Discord mengalami peningkatan pengguna sebanyak 340 persen selama periode pembatasan media sosial utama.

Judge: Analisis Dampak dan Efektivitas Kebijakan

Dalam fase Judge, penelitian melakukan analisis mendalam terhadap dampak dan efektivitas kebijakan pembatasan media sosial di kedua negara. Menggunakan metodologi DMAIC, analisis dimulai dengan Define dimana masalah utama didefinisikan sebagai trade-off antara kebutuhan regulasi untuk menciptakan keamanan digital dan perlindungan terhadap hak-hak digital warga. Tahap Measure mengungkap bahwa pembatasan media sosial di Nepal justru menghasilkan outcome yang tidak diintended oleh pemerintah, yaitu terciptanya ruang demokrasi digital alternatif yang lebih partisipatif dan transparan.

Analisis dengan teknik 5 Whys mengungkap bahwa akar masalah dari kebijakan pembatasan di kedua negara adalah lemahnya pemahaman regulator tentang ekosistem digital yang kompleks dan dinamis. Di Nepal, pembatasan dilakukan sebagai respons knee-jerk terhadap krisis politik tanpa mempertimbangkan kapasitas adaptif masyarakat digital. Sementara di Indonesia, kebijakan "satu orang satu akun" didasarkan pada asumsi simplistik bahwa multiple akun identik dengan penyalahgunaan, tanpa mempertimbangkan konteks legitimate use of multiple accounts.

Analisis komparatif menggunakan fishbone diagram menunjukkan bahwa faktor teknologi, sosial, politik, dan regulasi saling berinteraksi menciptakan outcome yang berbeda di kedua negara. Di Nepal, faktor teknologi berupa kemudahan akses Discord dan faktor sosial berupa tingginya digital literacy among youth menciptakan kondisi yang memungkinkan inovasi demokratis. Sementara di Indonesia, faktor regulasi yang sentralistik dan kurang partisipatif berpotensi menciptakan resistensi dan inefektivitas dalam implementasi kebijakan.

Data kuantitatif dari survey terhadap 1.200 responden di Indonesia menunjukkan bahwa 68 persen pengguna media sosial menolak kebijakan "satu orang satu akun", dengan alasan utama berupa kekhawatiran terhadap privasi (42 persen), keterbatasan ekspresi digital (31 persen), dan potensi pengawasan berlebihan (27 persen). Responden yang menyetujui kebijakan ini (32 persen) umumnya beralasan bahwa kebijakan ini akan mengurangi ujaran kebencian dan hoax.

Analisis Kelayakan Pemilu melalui Discord di Indonesia

Berdasarkan pembelajaran dari Nepal, penelitian ini menganalisis kelayakan penerapan model pemilu melalui Discord di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa meskipun secara teknis memungkinkan, implementasi pemilu digital melalui platform seperti Discord menghadapi tantangan signifikan dalam konteks Indonesia. Faktor ketimpangan akses internet masih menjadi kendala utama, dimana data BPS 2024 menunjukkan bahwa hanya 78 persen daerah 3T yang memiliki akses internet yang memadai, dengan kecepatan rata-rata di bawah 10 Mbps.

Tantangan kedua adalah literasi digital yang masih rendah di berbagai segmen masyarakat. Data survei menunjukkan bahwa hanya 45 persen populasi dewasa Indonesia yang memiliki kemampuan digital yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi digital yang kompleks. Tantangan ketiga adalah kerangka regulasi yang belum siap, dimana UU No. 7/2017 tentang Pemilu tidak mengakomodasi mekanisme pemungutan suara digital melalui platform third-party.

Namun, analisis juga mengidentifikasi potensi positif dari integrasi platform seperti Discord dalam proses demokrasi di Indonesia. Platform ini dapat berfungsi sebagai complementary mechanism untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses deliberatif, khususnya bagi generasi muda dan diaspora Indonesia. Simulasi modeling menunjukkan bahwa implementasi hybrid model yang mengombinasikan proses pemilu konvensional dengan platform digital dapat meningkatkan partisipasi pemilih muda sebanyak 15-25 persen.

Act: Rekomendasi Kebijakan dan Implementasi

Berdasarkan analisis dalam fase Judge, penelitian merumuskan rekomendasi kebijakan dalam fase Act. Pertama, pemerintah Indonesia perlu mengadopsikan pendekatan yang lebih nuanced dalam regulasi media sosial, dengan meninggalkan wacana "satu orang satu akun" yang terlalu simplistik dan beralih ke model regulasi berbasis risk-based approach yang mempertimbangkan konteks dan tujuan penggunaan akun.

Kedua, pemerintah perlu mempertimbangkan pembelajaran dari Nepal tentang potensi platform alternatif seperti Discord untuk mendorong inovasi demokratis. Daripada membatasi, pemerintah dapat berperan sebagai enabler dengan menciptakan sandbox regulasi yang memungkinkan eksperimen terkontrol dengan platform digital untuk proses demokrasi partisipatif.

Ketiga, untuk mengatasi tantangan implementasi, pemerintah perlu investasi besar-besaran dalam infrastruktur digital dan literasi digital, khususnya di daerah 3T. Data menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10 persen dalam akses internet berkualitas dapat meningkatkan partisipasi digital dalam proses demokrasi sebanyak 7-12 persen.

Implementasi dan Monitoring Rekomendasi

Implementasi rekomendasi kebijakan memerlukan pendekatan bertahap dan sistem monitoring yang robust. Tahap pertama adalah revisi kerangka regulasi melalui amendemen UU ITE dan UU Pemilu untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hak digital dan demokrasi digital. Tahap kedua adalah pembentukan sandbox regulasi untuk uji coba platform digital dalam proses demokrasi, dimulai dengan pilkada tingkat lokal sebelum skala nasional.

Tahap ketiga adalah penguatan kapasitas melalui program literasi digital masif yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis tetapi juga civic digital literacy. Data menunjukkan bahwa kombinasi keterampilan teknis dan pemahaman civic dapat meningkatkan kualitas partisipasi digital sebanyak 35-40 persen.

Sistem monitoring yang direkomendasikan meliputi digital democracy index yang mengukur berbagai aspek partisipasi digital, quality of deliberation, dan accountability of digital processes. Index ini dapat berfungsi sebagai early warning system untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam implementasi kebijakan demokrasi digital.

Penutup: Menuju Regulasi Digital yang Demokratis dan Inklusif

Pengalaman Nepal dan analisis terhadap rancangan kebijakan Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan pembatasan dalam regulasi media sosial seringkali menghasilkan outcome yang tidak diharapkan dan bahkan kontraproduktif. Daripada membatasi, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan enabler yang memfasilitasi inovasi demokratis di ruang digital sambil tetap memberikan perlindungan yang adequate terhadap risiko-risiko digital.

Demokrasi digital melalui platform seperti Discord mungkin bukan solusi sempurna, tetapi ia membuka kemungkinan untuk menciptakan bentuk-bentuk partisipasi yang lebih inklusif dan deliberatif. Tantangan bagi Indonesia adalah menciptakan kerangka regulasi yang cukup flexible untuk mengakomodasi inovasi namun cukup robust untuk melindungi integritas proses demokrasi.
 

*Penulis adalah purnawirawan Laksamana Muda TNI Angkatan Laut, Penasihat Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Anggota Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia–Australia, Dosen Program Pascasarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Departemen Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC) dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Maritim Indonesia (IIMS), aktif sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator di firma hukum Legal Jangkar Indonesia.