Dimulai sejak zaman Suharto, pembangunan teknokratik dan terencana dengan GBHN-nya berlangsung tiga dekade lebih. Mengejar pertumbuhan, ketenangan politik diciptakan. Azas dibuat tunggal, partai politik dibuat sederhana. Hasilnya swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi terjaga sekitar 8%.
Pasca krisis moneter 1998, Habibinomics mewarnai kebijakan ekonomi nasional. Langkah zig-zag nya fenomenal. Ditopang para enginer cerdas dalam kabinet ekonominya, pemerintahan Habibie hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun berhasil menurunkan kurs dollar dari Rp 17.000 ke Rp 6.500 per dollar.
Periode SBY memang dikenal dengan semboyan Pro Growth, Pro Job dan Pro Poor. Secara bercanda, kawan-kawan bilang ini sama dengan ekonomi yang membela kaum kapitalis, juga kaum buruh dan sekaligus kaum miskin. Lengkap. Dijalankan secara terarah dan terencana oleh SBY.
Ada missing link antara SBY ke Prabowo. Yaitu zaman JKW di mana pembangunan tanpa konsep, tidak ada narasi dan minim perencanaan. Serba one night order. Yang penting cepat dan peresmian segera. Bappenas seperti hanya menjadi tukang stempel.
Utang luar negeri jadi kebiasaan. Periode pertama mungkin merealisasikan perencanaan zaman SBY. Namun periode kedua makin tidak terencana. IKN adalah contoh paripurna.
Tentu warisan ini menjadi PR besar untuk Prabowo saat ini. Terutama dalam mencari pembiayaan pembangunan. Danantara digadang menjadi solusi. Sampai para mantan Presiden diminta jadi Pengawas. Ini solusi yang menarik karena pendekatan yang lebih nasionalis dan ‘mau mikir’.
Ketimbang hanya narik utang luar negeri seperti pendahulunya. Walau baru sebentar memimpin, masyarakat sudah mulai melihat realisasi Prabowonomics. Penghapusan utang UMKM, kenaikan upah buruh, program Makan Bergizi Gratis dll.
Penulis adalah Peneliti Pusat Studi Garis Tengah. Tulisan ini merupakan tanggapan atas tulisan Sdr. Syahganda Nainggolan berjudul “Prabowonomics dan 2029”.
BERITA TERKAIT: