Nusron dan Fahd A Rafiq Bukti Kegagalan Bahlil Nakhodai Golkar

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto berpandangan, Bahlil punya kewajiban menjaga dan memastikan kader Golkar, terutama yang berada di kabinet tetap dalam koridor partai. Namun hal itu tampaknya tidak berjalan dengan baik.

"Bahlil sebagai Ketum Golkar memiliki kewajiban melindungi para kadernya terutama di dalam kabinet. Apalagi Golkar sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah memiliki porsi besar dan strategis dalam kabinet," kata Hari kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Minggu, 20 September 2026.

Hari juga melihat ada kejanggalan di balik pengunduran diri Menteri ATR/BPN tersebut dari kepengurusan Golkar. Penjelasan Sekjen Golkar Sarmuji, Nusron sudah melayangkan surat pengunduran diri ke Bahlil sejak enam bulan lalu, namun baru terungkap ke publik setelah ia dikait-kaitkan dengan OTT KPK di Kementerian ATR/BPN belum lama ini.

Menurut Hari, waktu pengunduran diri Nusron menjadi penting untuk melihat dinamika internal Golkar.

"Pengunduran diri Nusron ini bisa dikatakan kegagalan Bahlil memimpin Golkar karena dia tidak menunjukkan sikap tegas. Padahal kadernya, Fahd Arafiq sudah jadi tersangka OTT KPK, bahkan sekarang arahnya menuju ke Nusron sendiri," terang Hari.

Di sisi lain, Hari menduga posisi Nusron di kabinet Prabowo-Gibran bukan hasil kerja politik Bahlil. Bisa jadi Nusron dilirik Prabowo karena pertimbangan dari pihak lain di luar Golkar.

"Bisa jadi posisi Nusron di kabinet bukan dari kerja politik Bahlil sebagai Ketua Umum tapi ada backup lain di luar Golkar," ujar Hari.

Dugaan ini juga diperkuat dengan sikap Nusron yang bak hilang ditelan bumi setelah OTT OTT KPK yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan ATR/BPN.

"Bisa ditengarai Nusron mencari perlindungan di luar Golkar karena dia memahami bahwa Ketum Golkar tidak akan bisa membantunya," tutup Hari.