Hal itulah yang dibahas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dengan tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”, di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat pada Selasa, 1 September 2026.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago kepada wartawan.
Selanjutnya, Djamari mengingatkan bahwa DFK, narasi negatif, kata-kata kasar, dan konten tidak senonoh saat ini banyak beredar di media sosial.
Tentunya, kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat saat ini.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegasnya.
Menurut Menko Polkam, dibutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar untuk mengambilnya kembali.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” bebernya.
Forum Bakohumas tersebut juga menghadirkan pembekalan dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
Pemerintah harus menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik di tengah maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). 
BERITA TERKAIT: