Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengingatkan Indonesia pernah melewati gejolak politik besar pada periode 1997-1999, sehingga setiap perubahan dinamika masyarakat perlu direspons secara cermat dan dingin.
Pernyataan itu disampaikan Budi Arie dalam rangka menjelaskan pernyataannya yang viral mengenai kemungkinan situasi politik bergerak lebih cepat dari Pemilu 2029.
Budi Arie mengatakan munculnya gerakan mahasiswa dan masyarakat merupakan fenomena yang perlu dicermati pemerintah. Ia menilai persoalannya bukan pada keberadaan aspirasi tersebut, melainkan bagaimana pemerintah meresponsnya.
“Ada kegelisahan soal dinamika masyarakat. Ada trend baru gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat. Ini harus kita kelola. Ini fenomena baru. Anomali gitu,” kata Budi Arie dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan hak dan aspirasinya justru merupakan bagian dari demokrasi. Karena itu, pemerintah harus mampu memberikan respons yang tepat agar penyelesaian persoalan tidak berubah menjadi masalah baru.
“Jangan memberi respon yang malah kontraproduktif bagi penyelesaian dan solusi permasalahan itu sendiri,” ujarnya.
Budi Arie kemudian mengingatkan pengalaman Indonesia pada periode 1997-1999. Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi pelajaran agar dinamika politik dan sosial saat ini tidak dihadapi secara gegabah.
“Saya cuma ingatkan kepada kawan-kawan semua, kita pernah punya pengalaman loh tahun 1997-1999. Sehingga kita harus menantikan situasi ini dengan cermat dan dingin,” katanya.
Ia menegaskan, pandangannya mengenai kemungkinan perubahan situasi politik bukan merupakan ajakan untuk mempercepat Pemilu 2029. Budi Arie menyebut dirinya hanya menyampaikan analisa atas berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam politik.
“Bukan ajakan, analisa. Beda kan? Saya enggak berusaha mengencourage atau mengajak,” tegasnya.
Karena itu, Budi Arie menekankan pentingnya menjaga demokrasi dan konstitusi sebagai jalur penyelesaian berbagai persoalan sosial politik.
“Rakyat kalau ada masalah pasti mengeluh. Tugas pemerintah adalah menjawab dan melayani keluhan-keluhan rakyat tersebut,” pungkasnya.
Pemerintah diminta tidak keliru membaca gejolak yang mulai muncul di tengah masyarakat. 
BERITA TERKAIT: