Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyoroti target pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran, hingga proporsi tenaga kerja formal.
Dalam pengantar rapat kerja penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2027, Said menyebut sejumlah target pemerintah sudah terlalu dekat dengan capaian terbaru Badan Pusat Statistik (BPS).
"Intinya, ke depan APBN harus memuat; setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program harus bisa diukur dampaknya, dan berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi," demikian pokok pandangan tersebut, Kamis, 27 Agustus 2026.
Banggar menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, sementara rentang yang disepakati dalam KEM-PPKF Juni lalu mencapai 5,8-6,5 persen.
"Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah," ujar Said.
Rasio gini juga dinilai perlu dikoreksi. Saat ini berada di angka 0,368, sedangkan target RAPBN 2027 berada di rentang 0,362-0,367.
Pada indikator pengangguran, BPS mencatat 4,68 persen, sementara target 2027 berada di rentang 4,30-4,87 persen. Banggar meminta batas atas target tersebut kembali dipertimbangkan.
Sementara proporsi tenaga kerja formal per Mei 2026 telah mencapai 40,7 persen, hanya sedikit di bawah target 2027 sebesar 40,8 persen.
"Padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83 persen, harusnya target kita bisa lebih besar lagi," jelasnya.
Banggar juga menekankan kualitas data sebagai dasar kebijakan APBN, termasuk meminta BPS memvalidasi ulang data sosial ekonomi menyusul protes terkait perubahan posisi desil.
Di sisi fiskal, Banggar menyoroti belanja negara RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Besarnya belanja tersebut dinilai harus memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan diimbangi pendapatan negara yang memadai.
Banggar mencatat target PPh naik Rp64,8 triliun dan PPN Rp132,8 triliun, sementara PNBP turun menjadi Rp517,4 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp575 triliun.
Banggar juga mengingatkan pemerintah menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4 persen sebagai bagian dari peta jalan menuju APBN berimbang.
Sejumlah target pembangunan dalam RAPBN 2027 dinilai perlu dikaji ulang agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. 
BERITA TERKAIT: