Keduanya ditetapkan setelah Komisi XI DPR melakukan fit and proper test (FPT) calon anggota BPK pada Senin, 5 Oktober 2026.
Seiring pengisian dua posisi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong BPK memperkuat pemeriksaan apabila ditemukan indikasi fraud atau potensi kerugian negara.
“BPK RI jangan sampai berhenti pada temuan administratif. Kalau dari sebuah pemeriksaan muncul indikasi fraud atau potensi kerugian negara, tentu harus ada pendalaman lebih jauh,” ujar Anis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Menurutnya, pemeriksaan harus mampu mengungkap penyebab kesalahan, pihak yang bertanggung jawab, hingga langkah pencegahan agar kerugian serupa tidak berulang.
“Kita berharap calon Anggota BPK yang terpilih nanti punya keberanian dan inovasi untuk melihat persoalan secara utuh, bukan sekadar menyelesaikan checklist pemeriksaan,” tegasnya.
Sementara itu, calon Anggota BPK yang turut mengikuti FTP, Bunyamin, mengusulkan reformasi sistem penganggaran melalui penerapan biennial budget, yakni memperpanjang masa berlaku alokasi anggaran hingga dua tahun.
“Fokus perbaikan struktural yang utama terletak pada sisi penganggaran. Salah satu usulan konkret yang diajukan adalah mengenai penerapan biennial budget,” tegas Bunyamin.
Menurut Head of Internal Audit IFG Life itu, skema tersebut dapat mengubah pola pikir jangka pendek kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pengeluaran negara lebih berorientasi pada hasil dan penyelesaian masalah.
“Padahal, esensi dari uang negara adalah bagaimana anggaran tersebut memiliki tujuan, guna, serta memberikan dampak yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.
DPR RI resmi menyetujui Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026-2031 dalam Rapat Paripurna ke-9, Selasa, 6 Oktober 2026. 
BERITA TERKAIT: