Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan tidak hanya tersedia di gudang atau posko, tetapi benar-benar sampai ke tangan korban yang membutuhkan. Pasalnya, sejumlah pengungsi mengaku belum tersentuh bantuan meski distribusi bantuan terus dilakukan.
"BNPB harus segera melakukan audit mata rantai distribusi untuk mempercepat sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran," kata Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Mahdalena kepada wartawan, dikutip Jumat 21 Agustus 2026.
Mahdalena mengatakan, audit rantai distribusi diperlukan untuk memetakan secara jelas daerah dan kelompok pengungsi yang sudah maupun belum mendapatkan bantuan.
Audit juga penting untuk mengetahui apakah bantuan yang telah disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban di masing-masing lokasi.
Menurutnya, dalam kondisi bencana, persoalan bukan hanya mengenai berapa banyak bantuan yang tersedia, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut didistribusikan, siapa penerima akhirnya, jenis bantuan apa yang diterima, serta apakah jumlahnya mencukupi.
"Tidak boleh ada wilayah yang terlewat atau korban yang tidak terdata, sementara di tempat lain bantuan justru menumpuk," kata Mahdalena.
Mahdalena menambahkan, audit juga dapat menjadi dasar untuk mengoreksi distribusi bantuan secara cepat. Jika ditemukan wilayah yang belum mendapatkan bantuan, pemerintah dapat segera mengalihkan atau menambah pasokan sesuai kebutuhan.
"Para pengungsi sudah kehilangan banyak hal akibat bencana, jangan sampai mereka merasa harus berjuang sendirian untuk bangkit," kata Mahdalena.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini memahami bahwa kondisi geografis dan sulitnya medan di sejumlah wilayah menjadi kendala dalam distribusi bantuan. Namun, menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi upaya menjangkau korban.
"Pemerintah harus memastikan tidak ada pengungsi yang tertinggal hanya karena lokasi mereka jauh dari posko utama atau akses transportasinya sulit," kata Mahdalena.
Sejumlah korban gempa yang mendirikan tenda pengungsian secara mandiri di Desa Riung, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, NTT.
Di lokasi tersebut warga mengaku belum mendapatkan bantuan meskipun setiap hari wilayah mereka dilewati truk-truk pengangkut bantuan.
Sementara itu, warga di pengungsian terpusat juga menyebut bantuan yang mereka terima masih belum mencukupi kebutuhan.
"Kebutuhan kelompok khusus seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta ibu hamil dan menyusui juga harus mendapatkan perhatian khusus," pungkas Mahdalena.
Komisi VIII DPR mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera melakukan audit terhadap rantai distribusi bantuan bagi para pengungsi korban gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
BERITA TERKAIT: