Penegakan hukum dinilai tidak boleh berhenti pada pengedar, tetapi harus menyasar bandar hingga pihak yang diduga melindungi bisnis rokok ilegal.
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai langkah tersebut lebih efektif untuk memperkuat penerimaan negara dibanding terus membebani masyarakat melalui penambahan pajak.
"Kalau kita lihat, yang selama ini ditangkap kan cuma pengedar-pengedarnya. Kan sudah tahu siapa bandarnya. Itulah dicokok. Kan sudah tahu siapa saja yang melindungi. Itu kan rahasia umum di kita," kata Harris di Kompleks Parlemen, dikutip Jumat, 17 Juli 2026.
Menurutnya, penegakan hukum juga harus dibarengi pembinaan terhadap pelaku usaha yang masih memungkinkan beralih ke jalur legal dengan membeli pita cukai.
"Itu ditangkap, dibina supaya beli cukai. Kalau enggak mau beli cukai, ya ditindak," tegasnya.
Di sisi lain, Harris mengingatkan pemerintah agar tidak terus mengejar tambahan penerimaan negara dengan membebani masyarakat yang sudah patuh membayar pajak. Sebab, target penerimaan perpajakan tahun ini meningkat sekitar Rp440 triliun dibanding realisasi tahun sebelumnya.
"Jangan rakyat lagi yang bolak-balik dipajaki terus. Yang belum patuh terhadap pajak memang harus ditegakkan hukumnya, tapi jangan bolak-balik yang muncul rakyat terus," ujarnya.
Meski mendukung pemberantasan rokok ilegal, Harris mengingatkan pemerintah tetap harus mempertimbangkan nasib jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau.
"Saya sepakat bahwa awalnya dibina dulu. Jangan sampai 6 juta sampai 12 juta orang hidupnya tergantung dari rokok legal, mulai dari petani sampai industri, malah ikut terganggu," pungkasnya.
DPR meminta pemerintah lebih serius memberantas jaringan rokok ilegal untuk menutup kebocoran penerimaan negara. 
BERITA TERKAIT: