Bukan cuma itu, Dody juga menemukan sekitar 4.000 pegawai bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik.
Temuan tersebut digunakan Dody sebagai salah satu dasar memperketat pengawasan dan merotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.
Menurut dia, pelanggaran disiplin telah berlangsung cukup lama karena lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.
“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody di Podcast Akbar Faizal, dikutip Jumat 17 Juli 2026.
Kementerian PU memiliki sekitar 38.600 Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika angka yang disebut Dody dibandingkan dengan jumlah pegawai tersebut, sekitar 15 persen pegawai terindikasi berkaitan dengan transaksi judi online.
Dody tidak menjelaskan nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap sekitar 6.000 pegawai tersebut. Ia juga belum memerinci berapa pegawai yang telah dikenai sanksi disiplin atau diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Karena itu, data PPATK tersebut belum dapat dimaknai bahwa seluruh pegawai telah terbukti melakukan tindak pidana. Informasi transaksi masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pemilik rekening, pola transaksi, serta keterkaitannya dengan situs atau bandar judi online.
BERITA TERKAIT: