Rekomendasi 10 Asosiasi Desa, Bangun Kolaborasi KDKMP Bersama Warung dan UMKM

Hal tersebut menjadi salah satu poin rekomendasi Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar 10 Asosiasi Desa bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Gedung Sasana Kriya, Jakarta, Kamis 16 Juli 2026.

Adapun 10 Asosiasi Desa tersebut adalah  PAPDESI, APDESI  Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPD, PABPDSI, ABPEDNAS, AKSI, KOMPAKDESI, Gema Desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, KDKMP dan warung-warung masyarakat akan berjalan beriringan dan berkolaborasi.

"Karena sudah ada Badan Usaha Milik Desa, ada UMKM, ada warung-warung kecil, insyaallah akan kita bangun kolaborasi yang luar biasa. Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan," kata Yandri.

Dalam kesempatan itu, Ketua APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat menyampaikan, setidaknya ada 10 rekomendasi dari seminar KDKMP tersebut.

Pertama, mendukung penuh percepatan pembentukan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis desa.

Kedua, berkomitmen menjadikan KDKMP sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota serta masyarakat.

Ketiga, mendorong seluruh pemerintah desa untuk berperan aktif dalam memperkuat ekosistem KDKMP melalui sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku ekonomi kreatif, dan seluruh potensi ekonomi desa.

Keempat, mendukung pengembangan usaha produktif KDKMP sesuai potensi lokal, antara lain sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, logistik, energi terbarukan, jasa keuangan, digitalisasi, dan sektor strategis lainnya.

Kelima, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan anggota koperasi melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta transformasi digital koperasi.

Keenam, mengajak dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi pengembangan KDKMP.

Ketujuh, mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan regulasi, pembiayaan, insentif, kemudahan akses permodalan, digitalisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan.

Kedelapan, menolak segala bentuk penyalahgunaan koperasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, berkomitmen melakukan pengawasan bersama agar pengelolaan KDKMP berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

"Serta siap bersinergi dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pertukaran praktik terbaik antar desa," demikian Anwar.

Hadir juga dalam Seminar ini Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.