Ahli hukum pidana, Prof Romli Atmasasmita meragukan laporan tersebut sebagai fakta ilmiah yang valid. Menurut Romli, publikasi asing itu memiliki tendensi politis untuk mendelegitimasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar melakukan reformasi hukum dan penegakan ketertiban nasional.
"Survei semacam itu bertujuan melemahkan legitimasi dan wibawa pemerintahan Presiden Prabowo. Kritik terhadap kebijakan publik harus dilandasi kajian ilmiah yang sahih, bukan data persepsi tidak terverifikasi yang didistribusikan seolah kebenaran empiris," tegas Prof Romli dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Juli 2026.
Kritik tajam juga datang dari pengamat sosial sekaligus ahli statistik, Karyono Wibowo. Ia menilai klaim IndexMundi secara metodologis sangat lemah dan tidak memenuhi standar ilmiah survei publik internasional.
Setidaknya ada tiga kelemahan fundamental yang membuat temuan ini gugur sebagai rujukan.
Pertama, survei ini menggunakan metode
nonprobability sampling dengan hanya mengandalkan 296 responden daring. Sampel sekecil ini dipastikan tidak representatif untuk menggambarkan populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa.
"
Margin of error yang dihasilkan dari sampel sekecil ini jauh melampaui batas toleransi yang diterima dalam standar survei akademis maupun kebijakan publik internasional," jelasnya.
Kedua, responden direkrut semata-mata dari pengunjung laman IndexMundi yang bias demografis, didominasi pengguna internet aktif berbahasa Inggris. Profil ini tidak mencerminkan masyarakat Indonesia yang heterogen, di mana persepsi mereka sangat mungkin disetir oleh pemberitaan media internasional, bukan pengalaman riil di lapangan.
Ketiga, indikator yang digunakan sama sekali tidak mengukur pengalaman suap secara riil, jumlah perkara hukum, ataupun data resmi lembaga antikorupsi. Survei ini murni merekam persepsi subjektif yang rentan dipengaruhi sentimen politik dan narasi media.
Dikutip dari laman resminya, IndexMundi memang menempatkan korupsi Polri di peringkat ke-18 dunia dari 100 negara yang disurvei dengan skor 7,56. Posisi teratas ditempati Honduras dengan skor 8,32, sedangkan Denmark berada di peringkat paling buncit alias paling bersih dengan skor 1,86.
Dalam rilis Police Corruption Perceptions Index tersebut, responden hanya ditanya mengenai persepsi seberapa besar korupsi di institusi kepolisian tempatnya tinggal. Semakin besar skor yang diperoleh, semakin tinggi pula persepsi koruptifnya.
Adapun responden yang disurvei sebanyak 296 orang berasal dari Indonesia dengan
margin of error 5,70 persen. Meski demikian, survei tersebut tidak mencantumkan tanggal pengumpulan data, verifikasi domisili, maupun mekanisme penyaringan respons bot.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: