Jokowi Kecewa Lagi, Prof Romli Usul Terbitkan Perppu Covid-19 Untuk Sanksi Pidana
Kekecewaan dalam penanganan Covid-19 yang kembali disampaikan Presiden Joko Widodo harus ditindaklanjuti dengan membuat peraturan khusus untuk memperkuat undang-undang yang sudah ada.Menurut gurubesa..
Prof Romli Atmasasmita: Pemerintah Keliru Gunakan UU 4/1984 Untuk Buka Catatan Medis Habib Rizieq
Dasar permintaan pemerintah menggunakan UU 4/1984 tentang wabah penyakit untuk meminta catatan medis Habib Rizieq Shihab dianggap keliru.Hal tersebut disampaikan gurubesar ilmu hukum Universitas Padj..
Prof Romli: Kasus Menteri KKP Bukti KPK Masih Kuat
Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo diapresiasi masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa KPK masih punya kekuatan untuk memberantas korupsi di tanah air.Gurubesar Ilm..
Profesor Romli: Keinginan Pangdam Jaya Agar FPI Dibubarkan Tidak Relevan
Pemerintah diminta tegas dalam menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengatasnamakan diri sebagai Front Pembela Islam (FPI). Sebab hingga saat ini FPI belum terdaftar dalam Kementerian Da..
Profesor Romli: Di Iklim Demokrasi, Negara Wajib Melindungi Keamanan Rakyat Dari Pelanggar UU
Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dianggap kurang demokratis oleh rakyat. Setidaknya hasil survei Indikator Politik Indonesia menggambarkan bahwa 36 persen publik menyatakan Indonesia saat ini kura..
Prof. Romli: MK Tidak Dapat Menerima Uji Materi Tentang Cacat Formil
Mahkamah Konstitusi tidak dapat melanjutkan gugatan untuk menguji materi tentang cacat formil suatu undang-undang.Hal ini dikatakan ahli hukum dari Universitas Padjajaran Prof. Romli Atmasasmita menj..
Termasuk Birokrasi Yang Koruptif, Ada 5 Kelompok Yang Bakal Dirugikan Oleh Lahirnya UU Cipta Kerja
Setidaknya ada lima pihak yang bakal dirugikan oleh pemerintah dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.Yakni birokrasi yang koruptif, mafia pengatur proyek strategis, kelompok antipemerintah, mere..
Pakar Hukum: Faktor Krusial Dalam Investasi Di Indonesia Adalah Perizinan
Keberadaan omnibus law UU Cipta Kerja dinilai akan mampu memberikan dukungan bagi dunia usaha melalui pembukaan investasi seluas-luasnya guna perluasan lapangan kerja. Terutama melalui kemudahan peri..
Prof Romli: UU Cipta Kerja Mengandung Multidisiplin Hukum
Guru besar hukum Universitas Padjajaran Profesor Romli Atmasasmita mendukung penuh atas lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja.Alasannya, Romli melihat beberapa hal yang terkandung dalam unda..
Jalan Tengah Bagi Pemerintah Dan Penolak UU Cipta Kerja
Omnibus Law UU Cipta Kerja dibentuk dengan niat untuk memberantas budaya KKN dan birokrat korup. Sementara masyarakat yang menolak diduga tidak memahami subtansi dari UU dan terhasut oleh oknum terte..
Profesor Romli: Seharusnya UU Cipta Kerja Dibuat Sejak Era Soeharto
Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di era Presiden Joko Widodo disambut baik pakar hukum, Profesor Romli Atmasasmita.Bahkan dia menyayangkan UU Ciptaker baru lahir di era sekarang. Seharusnya, UU ..
Pakar: Akhirnya Pemerintah Berani Memutus Rantai Mafia Dan Birokrat Korup
Berbeda dengan mayoritas publik dan aktivis di negeri ini, pakar hukum tata negara, Profesor Romli Atmasasita justru menyambut baik lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja.Menurutnya, kehadiran UU sapu j..
Pakar Hukum: UU Cipta Kerja Justru Sengsarakan Para Mafia, Bukan Rakyat
Dalam pandangan pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita, Omnibus Law UU Cipta Kerja bukan untuk menyengsarakan rakyat. Melainkan mengincar mafia-mafia yang tidak bertangg..
Profesor Romli: Kekhawatiran UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Sangat Absurd
Kekhawatiran masyarakat terhadap UU Cipta Kerja dinilai tidak berdasar. Apalagi jika disebut UU yang disahkan DPR pada Senin (5/10) itu dianggap menyengsarakan rakyat.“Kekhawatiran UU Cipta Kerja m..
Hukuman Anas Dikorting MA, Prof Romli: Yang Memperdebatkan Enggak Ngerti Hukum
Pengurangan masa hukuman Anas Urbaningrum oleh majelis hakim Mahkamah Agung dari 15 tahun menjadi 8 tahun penjara, memicu perdebatan di masyarakat.Majelis Hakim MA, menilai hakim di tingkat pertama t..
