Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti kepada wartawan, Senin, 17 Agustus 2026.
Meski begitu, kata Ray, persoalan tersebut bukan semata-mata soal momentum evaluasi. Menurutnya, pemerintah perlu melihat kembali kebijakan yang selama ini mendorong TNI dan Polri terlibat dalam berbagai sektor di luar tugas profesional utamanya.
"Masalahnya bukan lagi pada tidak ada momentum, tapi pada pribadi pak Prabowo sendiri. Pada dasarnya, beliau sedang menghadapi efek kebijakan beliau sendiri," kata Ray.
Ray menilai terlalu banyaknya pelibatan TNI dan Polri dalam urusan nonprofesional berpotensi membuat tugas utama kedua institusi tersebut justru terabaikan.
"Ujungnya kewajiban profesional TNI/polri malah terabaikan. Yakni mengamankan kekayaan negara dan menegakan hukum kepada mereka yang merusak dan mencuri kekayaan negara tersebut," kata Ray.
Ray menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal menunjukkan pentingnya mengembalikan fokus TNI dan Polri pada tugas pokoknya, terutama dalam menjaga keamanan serta menegakkan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan negara.
Ia juga menilai pola kebijakan pemerintah yang melibatkan aparat dalam berbagai program di luar tugas utamanya berpotensi menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
"Saya tidak heran melihat sikap Pak Prabowo yang melompat-lompat ini. Mungkin besok lusa beliau akan mendorong lagi Polisi/TNI ke ranah non profesional mereka,” kata Ray.
Ray mencontohkan keterlibatan kepolisian dalam sejumlah program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penanaman jagung. Sementara TNI, kata dia, juga didorong terlibat dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.
"Bahkan beliau berencana memberi bintang kepada kapolri karena dianggap sukses nanam jagung," kata Ray.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyinggung persoalan tambang ilegal dan meminta Panglima TNI serta Kapolri mengusut dugaan keterlibatan pejabat TNI dan Polri.
Prabowo menyebut pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui pejabat terkait.
"Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi," kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2026, pada Jumat 14 Agustus 2026.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban sekitar 1.000 tambang ilegal harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja TNI dan Polri. 
BERITA TERKAIT: