Gibran Sebut Petani dan Nelayan Kunci Kemandirian Pangan

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming saat membuka Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di GOR David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu, 20 Juni 2026.

“Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” tegas Wapres.

Menurut Gibran, tantangan mewujudkan kemandirian pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga tata kelola sektor pertanian dan perikanan, mulai dari perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses bibit unggul dan permodalan, hingga kepastian pasar dan distribusi pupuk bersubsidi.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga memberikan ruang bagi perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, di antaranya kebutuhan perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, distribusi bahan bakar bagi nelayan, serta kebutuhan sarana pascapanen seperti dryer dan rice milling unit (RMU).

Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tindak lanjut.

“Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tadi ada masalah irigasi, masalah solar, masalah dryer, RMU, dan masalah-masalah yang lain. Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya,” ujarnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Target swasembada empat tahun, Alhamdulillah kita capai satu tahun dan tercepat sepanjang sejarah,” kata Menteri Pertanian.

Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian.