Satu Dekade Negara Hukum dan Daulat Rakyat Mengalami Pengerdilan

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyorot tajam soal fungsi negara hukum yang makin dikerdilkan demi syahwat politik praktis dan banal.

"Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini mengalami pengerdilan dan semata dijadikan instrumen elektoral. Sekadar untuk merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan," kata Sudirman dalam diskusi publik di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, dikutip Sabtu 23 Mei 2026.

Menurutnya, akumulasi kerusakan tata-kelola selama satu dekade terakhir telah menggeser kepemimpinan institusional menjadi personalisasi kekuasaan. Aturan main diubah atau digeser-geser. Kebijakan dijungkirbalikkan. Lembaga pengawas dilumpuhkan. Semua siasat itu semata demi menang pemilu.

Peneliti Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, memperkuat analisis tersebut. Proses politik hari ini, ujarnya, telah kehilangan substansi demokrasi akibat fungsi checks and balances-nya absen.

"Pemilu cuma ethok-ethok (pura-pura) demokrasi. Masyarakat di-fait accompli dengan pilihan elite. Sementara partai politik sibuk menjaga barikade kekuasaan masing-masing," kata Prof Siti.

Sedangkan Ekonom Senior Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan mengingatkan pemerintah agar tidak jumawa dengan indikator moneter yang tampak itu aman. 

Pasalnya, gejala hari ini menunjukkan kemiripan pola dengan awal krisis 1997-1998. Yakni: maraknya penangkalan masalah (denial) dan pengebirian institusi independen seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

"Indonesia belum di tepi jurang, tapi pintu keluar mulai menutup," kata Moh. Ikhsan. 

Ia memperingatkan bahwa modal ekonomi yang tersisa hanyalah penunda waktu krisis. "Buffer seperti cadangan devisa yang cukup dan perbankan yang sehat itu bukan kekebalan. Itu sekadar waktu yang kita punya untuk memperbaiki diri," tambahnya.