Hal ini mengemuka usai sejumlah tokoh masyarakat sipil nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter
Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Jakarta pada Rabu malam, 20 Mei 2026.
Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti pengangkatan pejabat dinilai sengaja diakali demi kepentingan pemilu, bukan untuk melayani rakyat.
"Negara semula alat pembagi kemakmuran pencipta keadilan, direduksi jadi mesin elektoral," kata Sudirman, dikutip Kamis 21 Mei 2026.
Melihat lumpuhnya hampir segenap institusi formal, terutama DPR dan partai politik, Sudirman mendesak masyarakat sipil dan generasi muda untuk segera merapatkan barisan.
"Lewat forum ini, waktunya menata diri," tegas Sudirman.
Sedangkan mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, membedah bagaimana ongkos politik yang mahal memaksa elite melakukan cara-cara ekstraktif demi membalas budi para penyokong dana.
"Dana politik dari pengusaha yang tidak gratis itu dikembalikan servisnya oleh politisi kepada yang membiayai," ungkap Annisa.
Dampak paling nyata dari persekutuan antara mesin elektoral dan modal tersebut adalah hancurnya daerah-daerah kaya sumber daya alam, salah satunya Papua.
Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menengarai, masifnya pendekatan keamanan di Papua sebagai bentuk kegagalan negara dalam memanusiakan warganya.
"Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia," kata Todung.
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyatakan, eksploitasi di Papua berjalan berlapis-lapis di atas ketimpangan yang telah menganga.
"SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan," kata Beka.
Fungsi negara dinilai mengalami dekadensi. Dari yang seharusnya menjadi alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan bagi seluruh rakyat, kini menjadi mesin elektoral. 
BERITA TERKAIT: