Eksponen 98: Majalah The Economist Abaikan Fakta Prabowo

Ia menyatakan The Economist telah beropini berlebihan, karena menyebut Pemerintahan Presiden Prabowo sedang menuju otoritarianisme dan pemborosan anggaran, tanpa dasar yang jelas.

"Majalah tersebut mengabaikan fakta bahwa Prabowo melakukan pendekatan demokratis dalam mencapai kekuasaan setelah tiga kali gagal. Saat ini, mantan Danjen Kopassus itu menelorkan kebijakan-kebijakan populis untuk rakyat," ujar Andri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Menurutnya, Presiden Prabowo merupakan sosok nasionalis tulen yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Terutama dalam menghadapi situasi global yang sangat tidak menentu akibat kebijakan hegemonistik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap negara-negara lain seperti Iran dan Venezuela.

Andri menilai majalah The Economist yang terbit pertama kali pada 1843 oleh keluarga Atmelly dan Rothschild itu telah menyebarkan isu yang membahayakan kondisi dalam negeri.

"Dikatakan juga oleh majalah itu, sebagai negara yang merupakan penganut muslim terbesar di dunia saat ini Indonesia berada di jalur yang sangat beresiko. Majalah itu sampai pada kesimpulan, Prabowo sedang melemahkan keuangan negara dengan perilaku borosnya, dan membahayakan demokrasi karena dia tidak mentolerir adanya kritik terhadap pemerintahannya," beber dia.

Masih kata Andri, sejak berdirinya majalah ini memang berkiblat kepada pemikiran neoliberalisme yang mendukung dan menyebabkan paham ekonomi yang mengusung semboyan ideologi kapitalisme modern. 

"Paham yang mereka perjuangkan adalah biarkan pasar bekerja dengan sendirinya (laissez-faire). Negara tidak perlu mengintervensi lewat serangkaian kebijakan yang mengganggu mekanisme pasar," tuturnya.

Karena itu, Andri menganggap wajar apabila The Economist tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, lewat serangkaian kebijakan populis/kerakyatannya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat. 

Padahal selain program-program populis itu, lanjutnya, Presiden Prabowo jyga melakukan kebijakan Penguatan APBN, mendahulukan domestik dan ketahanan pangan dalam negeri. 

“Menurut majalah itu, Prabowo adalah sosok pemimpin yang membuat Indonesia menuju otoritarianisme. Bagi saya, pernyataan itu sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Memang dia seorang jenderal tetapi dia adalah seorang yang taat dan mengikuti proses demokrasi," ucapnya.

"Harus dicatat bahwa Prabowo sudah empat kali mengikuti pemilihan Presiden, tiga kali gagal dan baru berhasil pada 2024. Dia menaati demokrasi untuk mencapai kekuasaan,” pungkas peraih gelar magister administrasi dari Universitas Prof. Dr Moestopo itu.