Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Pemerintah diminta menyikapinya dengan pendekatan bijaksana dan kekeluargaan agar tidak memicu konflik kebangsaan yang lebih luas.

Pegiat sosial politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri, menilai hasil survei yang dilakukan Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Riau pada 2024 lalu harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap distribusi kekuasaan nasional yang selama ini dianggap terlalu terpusat di Pulau Jawa.

Dalam survei tersebut disebutkan mayoritas warga Sumatera, khususnya generasi muda, lebih memilih menjadi negara tersendiri dibanding tetap bergabung dalam NKRI.

"Survei seperti itu sangat mengusik kita semua karena temuannya berada angka yang sangat tinggi, yaitu 85 persen. Yang membuat pun bukan surveyor abal-abal dan kaleng-kaleng tetapi adalah Pemuda ICMI," kata Andri yang juga peraih gelar Magister Administrasi dari Universitas Prof Dr Mustopo itu kepada RMOL, Minggu, 17 Mei 2026.

Ia menjelaskan, munculnya aspirasi referendum dan keinginan berpisah dari NKRI disebut berkaitan dengan dinamika politik pasca Pilpres 2024 yang diwarnai isu dugaan kecurangan pemilu. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan adanya pergeseran persepsi politik di kalangan generasi muda Sumatera terhadap masa depan mereka di dalam Indonesia.

Andri menilai Sumatera merupakan kawasan yang sangat strategis bagi Indonesia sehingga setiap gejolak politik di wilayah tersebut harus disikapi secara hati-hati. Selain menjadi pulau terbesar kedua setelah Jawa, Sumatera juga memiliki sumber daya alam melimpah, posisi geopolitik penting di Selat Malaka, serta kontribusi besar terhadap ekonomi nasional.

"Bagaimanapun, Sumatera adalah pulau penting bagi Indonesia, setelah Pulau Jawa. Karena luasnya dan sumber daya alam yang dimiliki. Ditambah pula posisi strategisnya yang berada di Selat Malaka maupun dari jumlah penduduknya yang merupakan nomor dua setelah Jawa," ujarnya.

Menurut Andri, selama ini gerakan separatis lebih banyak terjadi di Aceh. Namun hasil survei tersebut menunjukkan rasa ketidakpuasan mulai berkembang lebih luas di kalangan masyarakat Sumatera.

"Dengan survei itu kita harus waspada, bahwa ada perasaan tidak puas di kalangan generasi muda yang berpendapat bahwa opsi kemerdekaan lebih menjanjikan dalam kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan jika tetap berada di dalam NKRI," terangnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai negara harus membuka ruang dialog dan membangun keseimbangan kekuasaan nasional agar seluruh daerah merasa memiliki Republik Indonesia.

"Sebelum terlambat, hendaknya ada dibuat posisi tawar-menawar atau bargaining position, yang harus ditanggapi dengan kepala dingin. Pemerintah pusat harus menangkap sinyal ini secara baik dan bijak," tuturnya.

Andri kemudian mengingatkan kembali sejarah awal berdirinya Indonesia yang menurutnya dibangun atas semangat keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Ia mencontohkan konsep Dwi Tunggal antara Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai representasi persatuan nasional yang seimbang.

"Kita mestinya kembali pada kondisi sewaktu pertama kali merdeka pada tahun 1945. Ada distribusi kekuasaan yang jelas di mana Soekarno, yang berasal dari Jawa berbagi peran dengan Hatta yang berasal dari Sumatera. Ada Konsep Dwi-Tunggal antara keduanya yang memainkan peranan yang sama pentingnya dalam negara yang baru merdeka itu," kata mantan Ketua Lembaga Pemikir Politik Humanika itu.

Ia juga mengulas sejarah kepemimpinan nasional yang menurutnya lebih banyak didominasi tokoh-tokoh dari Pulau Jawa. Pada era Soeharto, misalnya, sebagian besar wakil presiden berasal dari Jawa, kecuali Adam Malik dan BJ Habibie. Kondisi serupa, menurutnya, terus berlangsung hingga era reformasi.

Andri menyebut dominasi tersebut lambat laun menimbulkan rasa ketidakadilan politik di luar Jawa, terutama di Sumatera yang memiliki banyak tokoh potensial untuk menjadi pemimpin nasional.

"Ke depan, untuk meredam potensi 'ingin berpisah dari NKRI', maka komposisi Jawa luar Jawa itu dibuat dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam Konstitusi atau dalam UU tersendiri. Ini terasa penting sebab begitu banyak potensi orang luar Jawa, terutama Sumatera, untuk menjadi pemimpin. Mereka terhalang muncul karena 'dominasi' Jawa yang mayoritas," jelasnya.

Ia bahkan mengusulkan agar pada Pemilu Presiden 2029 mendatang, posisi calon wakil presiden wajib diberikan kepada tokoh asal Sumatera sebagai simbol keseimbangan nasional dan upaya meredam potensi disintegrasi bangsa.

"Untuk Pemilu Presiden 2029, tokoh asal Sumatera wajib sebagai cawapres," tegasnya.

Andri menegaskan, bangsa Indonesia membutuhkan kearifan kolektif agar tidak mengalami perpecahan seperti Yugoslavia yang terpecah menjadi beberapa negara akibat konflik berkepanjangan. Menurutnya, aspirasi separatis sekecil apa pun harus direspons dengan pendekatan kekeluargaan dan dialog, bukan kekerasan.

"Negara ini memerlukan kearifan dan kebijaksanaan dari kita semua sekali pemiliknya. Tidak baik jika didominasi oleh suku bangsa mayoritas. Aspirasi kemerdekaan, sekecil apapun, harus ditanggapi lewat pendekatan kekeluargaan bukan lewat kekerasan. Kita ingin negara ini terus eksis dan tidak berpisah," pungkas Andri.