Kader PSI Minta JK Nasihati Said Didu, Roy Suryo dan Dokter Tifa

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>
LAPORAN: ADITYO NUGROHO
  • Kamis, 09 April 2026, 21:41 WIB
Kader PSI Minta JK Nasihati Said Didu, Roy Suryo dan Dokter Tifa
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)
rmol news logo Seruan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Joko Widodo untuk menunjukkan ijazah aslinya guna mengakhiri kegaduhan dikomentari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama.

Dikutip dalam akun media X pribadinya, Dian Sandi menyebut bahwa JK menghormati Jokowi serta keaslian ijazah.

Lantas Dian Sandi meminta JK untuk menasihati Roy Suryo Dkk agar tidak terus mengganggu Jokowi.

“Pak JK dan Pak Jokowi saling menghormati, makanya beliau sampaikan prcya ijazah tsb ASLI. Drpd meminta menunjukkan barang yg sdh diketahui keasliannya mending beliau panggil Said Didu, Roy Suryo, dr. Tifa dkk nasehati, minta berhenti mengganggu Pak Jokowi. Mereka pasti nurut!” tulis Dian Sandi dikutip pada Kamis malam, 9 April 2026. 

Mantan Wapres JK sebelumnya menegaskan bahwa polemik ijazah palsu Jokowi harus diakhiri karena merugikan masyarakat.

"Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu, itu saja, supaya ini, habis waktu kita," kata JK.

Lanjut dia, polemik sudah berlangsung terlalu lama berjalan dua hingga tiga tahun.

Tentu, polemik ini dikhawatirkan memicu perpecahan, waktu dan juga biaya yang besar.

"Ya sebenernya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua, puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini, waktu saya hilang, dilibatkan,” ungkapnya. 

“Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpecahan di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu," pungkas JK. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA