DPR Buka Kemungkinan Bahas Kalender Global Tunggal Hijriah

Menurut Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, gagasan tersebut memungkinkan untuk dibahas lebih lanjut, tidak hanya dalam lingkup negara kawasan seperti MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura), tetapi juga dalam skala global. 

“Saya kira bisa, ya. Saya juga mengusulkan, umpamanya kita katakanlah bersepakat tidak hanya MABIM umpamanya negara-negara kawasan ini, tapi kita ke kalender global, gitu,” kata Marwan kepada wartawan seusai Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis malam, 19 Maret 2026.

Namun demikian, Marwan menegaskan bahwa yang tak kalah penting yaitu kesepakatan dari sisi landasan fikih.

“Saya kira bisa saja. Tetapi bukan hanya sekadar kesepakatan dengan kalender, tetapi landasan fiqhiyah-nya juga harus disepakati. Kalau tidak, tetap saja saya kira akan berbeda pandangannya,” tegas dia.

Selain itu, politikus PKB ini juga menekankan perlunya kesepakatan bersama terkait otoritas penetapan awal Ramadan dan Syawal, dengan pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan, namun tetap melibatkan berbagai elemen.

“Mungkinkah itu dilakukan? Ya, saya kira mungkin. Harus ada upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari kita semua dan Komisi VIII akan mencoba melakukan pendekatan, kita kira-kira apa landasan yang bisa kita sepakati secara bersama-sama,” jelasnya.

Marwan menilai perbedaan penentuan hari besar keagamaan tahun ini terasa lebih mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari tingginya pertanyaan publik bahkan sebelum sidang isbat digelar.

“Karena memang agak ini, terutama tahun ini dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Hari ini kita belum bersidang, orang sudah banyak bertanya kapan Lebaran, begitu. Nah, saya kira perlu, karena supaya ada kepastian dari masyarakat kita. Dan hari ini saya kira masyarakat menunggu karena berbagai informasi dari berbagai lembaga-lembaga,” demikian Marwan.

Sekadar informasi, ormas Islam Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan termasuk hari besar Islam, telah menggunakan Kalender Global Tunggal Hijriah (KGHT). Sedangkan pemerintah menggunakan kriteria MABIMS.