Wacana ini mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali melontarkan di depan para kader beringin saat acara Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
Dosen ilmu politik dan pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menilai isu ini hanya manuver politik dari segelintir elite parpol.
"Saya rasa usulan pilkada digantikan pemilihan di DPRD hanyalah akal-akalan oknum partai politik dan politisi agar lebih berkuasa. Mereka berdalih ingin kekuasaan lebih terkendali melalui lobi-lobi elite parpol serta menghemat budget politik, seperti tidak perlu berkompetisi melakukan serangan fajar,” kata Insan kepada RMOL di Jakarta, Selasa malam, 23 Desember 2025.
Lanjut dia, langkah konsolidasi kekuasaan untuk mengambil alih partisipasi langsung rakyat berpindah kepada elite di DPRD dan partai politik akan semakin menimbulkan arogansi kepala daerah.
"Dengan pemilihan langsung saja, kepala daerah kerap bersikap arogan kepada masyarakat apalagi jika dipilih DPRD,” tegasnya.
Insan menepis jika alasan pilkada lewat DPRD untuk menekan biaya politik. Menurutnya, biaya politik bahkan bisa lebih besar dengan mekanisme pilkada melalui DPRD.
“Bisa jadi, ongkos politiknya sama atau bahkan lebih besar karena para elite DPRD ini sulit dilobi dengan jumlah uang yang kecil," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: