Ia juga mendorong pemerintah menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional, mengingat besarnya jumlah korban, kerusakan infrastruktur, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
“Segala daya dan upaya dapat difokuskan untuk penanganan dan pemulihan jika statusnya ditingkatkan menjadi bencana nasional,” kata Purnamasidi lewat keterangan resminya, Rabu, 10 Desember 2025.
Di sisi lain, Dia menilai upaya Kemendikti Saintek dan BRIN sudah sesuai dengan harapan Komisi X, masyarakat, dan pihak terdampak, terutama pada fase darurat.
“Yang dilakukan oleh kementerian merupakan hal yang diharapkan oleh Komisi X, segenap masyarakat, dan pihak yang terdampak bencana, terutama di masa darurat, karena itu merupakan kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Pemerintah perlu menyiapkan rencana pemulihan komprehensif, mulai dari jangka pendek (darurat), jangka menengah (rehabilitasi), hingga jangka panjang (rekonstruksi).
Ia menekankan dampak bencana telah menghancurkan sarana dan prasarana pendidikan, memutus akses komunikasi dan distribusi, serta melemahkan kemampuan ekonomi keluarga penyintas untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Beberapa hal ini harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan program maupun kebijakan anggaran pendidikan,” imbuhnya.
Purnamasidi juga mengingatkan bahwa fase rekonstruksi jangka panjang sering terabaikan ketika perhatian publik mulai mereda. Padahal, masa pemulihan jangka panjang merupakan tahap paling penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.
Selain itu, ia mendorong pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat, seperti air bersih dan makanan siap konsumsi yang sesuai untuk masa krisis. Purnamasidi menilai BRIN memiliki kapasitas teknologi untuk mendukung hal ini.
“BRIN tentu dapat memaksimalkan inovasinya, seperti alat ARSIUM (Air Siap Minum) dan makanan kaya protein serta vitamin,” tandasnya.
Langkah cepat pemerintah dalam merespons bencana besar yang melanda Pulau Sumatera diapresiasi Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi. 
BERITA TERKAIT: