Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, 10 Maret 2026.
Menurut Dahnil, pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji.
Berbagai skenario pun tengah disiapkan agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat jika situasi berubah.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan aman.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” tuturnya.
Dahnil menambahkan, sejumlah opsi juga telah disiapkan pemerintah, mulai dari pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga kemungkinan penundaan keberangkatan jika kondisi di lapangan dinilai berisiko bagi keselamatan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” kata dia.
BERITA TERKAIT: