Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim mengatakan, penggunaan sumur bor dalam proses produksi air mineral Aqua mencuat berkat aksi Kang Dedi Mulyadi atau KDM saat melakukan inspeksi ke pabrik Aqua di Subang Jabar. Klaim air pegunungan alami yang selama ini menjadi materi iklan Aqua dipatahkan berkat inspeksi langsung KDM yang kemudian viral di unggahan media sosial.
"Dengan jumlah konsumen yang sangat besar dan menguasai pangsa pasar air minum dalam kemasan, temuan KDM ini sukses memicu polemik dan perbincangan di tengah masyarakat. Meski status perusahaan pemegang brand Aqua adalah private, isu soal sumber airnya menjadi diskusi publik karena produknya banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia," kata Wildan kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.
Menurut Wildan, polemik seputar sumber air Aqua berpeluang “mengamankan” KDM dari terpaan isu soal pengendapan dana daerah di sistem perbankan Indonesia.
Selaku Gubernur Jabar, publik sebenarnya juga tengah menunggu apa gebrakan si Bapak Aing itu dalam membongkar pengendapan dana daerah yang pernah disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Seharusnya kata Wildan, dana daerah tersebut dibelanjakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau diendapkan dan diambil bunganya, publik berhak bertanya siapa penerima bunganya dan digunakan untuk apa bunga bank yang bernilai besar tersebut.
"Dalam sistem bernegara kita, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di provinsi. Temuan Menkeu Purbaya tentang pengendapan dana daerah harus direspons oleh KDM selaku Gubernur Jabar," terang Wildan.
Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia menilai, respons KDM kelak bisa menular ke gubernur lain di Indonesia, yakni membuat terobosan dengan mendorong agar dana daerah dibelanjakan secara tepat, provinsi lain diharapkan bisa meniru terobosan tersebut.
"Di balik aksi-aksi Dedi Mulyadi yang sukses membongkar dan menyelesaikan beragam soal, publik berharap agar KDM memberikan perhatian khusus untuk isu substansial. Yakni langkah konkret dalam memanfaatkan dana daerah yang mengendap di sistem perbankan Indonesia," pungkas Wildan.
BERITA TERKAIT: