Soal Sumber Air Pegunungan, DPR Ingatkan Jangan Korbankan Jutaan UMKM Jabar

Menyoroti hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), segera menepis tudingan tersebut dengan bersandar pada kekuatan data ilmiah resmi negara.

Pria yang akrab disapa BHS ini menegaskan bahwa klaim Aqua bukan sekadar iklan, melainkan hasil validasi dari lembaga riset kredibel. Ia mengutip riset yang melibatkan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama pakar hidrogeologi dari UGM dan ITB. Hasil penelitian ini secara definitif menunjukkan bahwa sumber air Aqua adalah air pegunungan.

Menurut BHS, meragukan sumber air ini sama saja dengan meragukan kredibilitas institusi negara yang telah menerbitkan izin resmi, mulai dari Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dari Badan Geologi hingga sertifikasi SNI dan BPOM.

Di luar aspek perizinan, BHS juga menyoroti peran Aqua dalam menumbuhkan ekonomi, khususnya di Jawa Barat. BHS mengungkapkan fakta bahwa Aqua secara rutin menyetorkan Rp600 juta per bulan kepada PDAM (BUMD Provinsi), meskipun perusahaan tidak mengambil air dari jaringan PDAM.

Data mengenai Aqua menyetor Rp600 juta per bulan kepada PDAM Subang terungkap dan menjadi sorotan publik saat KDM, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik Aqua di Subang dan kemudian menggelar pertemuan klarifikasi dengan pihak Aqua dan PDAM Subang pada akhir Oktober 2025.

BHS juga menyoroti  jaringan pipa air PDAM di Jawa Barat yang belum diperluas sehingga saat ini cakupannya baru mencapai 25 persen masyarakat. Keadaan inilah yang memaksa rakyat Jawa Barat bergantung pada air kemasan, sekaligus menumbuhkan jutaan UMKM penjual Aqua. 

“Dari 67 juta UMKM di Indonesia, 70 persennya itu jualan air kemasan," ungkapnya. 

Jika kemudian ada pernyataan yang keliru, bisa saja UMKM-UMKM yang menjual AMDK, dalam hal ini Aqua, yang ada di Jawa Barat hancur semua.