Langkah konkret ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja gabungan dari Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, bersama Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono.
Kunjungan kerja kali ini meninjau pabrik Aqua di Ciherang, Bogor. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan dan meninjau langsung praktik konservasi air yang dijalankan pemegang izin.
Rombongan meninjau proses produksi yang sepenuhnya otomatis tanpa sentuhan tangan manusia. Seluruh alur produksi menggunakan pipa stainless steel food-grade, sementara mutu produk diuji melalui lebih dari 400 parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi sesuai standar Badan POM dan SNI.
Agus Cahyono Adi pun mengapresiasi kepatuhan perusahaan dalam menjaga keseimbangan neraca sumber daya air, termasuk pengelolaan air tanah. Kepatuhan tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan kewajiban sebagai pemegang izin sesuai regulasi, antara lain dengan memastikan pengambilan debit air tidak melebihi batas izin, membangun sumur imbuhan atau resapan, menyediakan sumur pantau, serta melakukan pelaporan secara konsisten.
Rombongan juga menyaksikan kerja nyata dari program konservasi berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dijalankan bersama mitra lokal di Sub DAS Cisadane Hulu. Program tersebut meliputi penanaman lebih dari 51.000 pohon serta pembangunan 76 sumur resapan dan 1.150 rorak.
Bambang Tirtoyuliono, menekankan bahwa di tengah isu-isu lingkungan, edukasi publik sangat vital untuk mencegah salah persepsi dan memastikan sumber daya air dapat dioptimalkan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
“Kami berterima kasih atas kesempatannya. Mari bersama mengoptimalkan sumber daya air bagi masyarakat sambil memastikan keberlanjutannya,” katanya.
Senior Director Public Affairs & Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, menjelaskan bahwa praktik ini melibatkan skema Pengelolaan Air Berbasis Lanskap dan telah divalidasi oleh BRIN, mencakup penanaman lebih dari 2,6 juta pohon secara nasional.
Inti dari kunjungan ini adalah menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta harus didasarkan pada keterbukaan dan kepatuhan yang ketat. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat terjaga, dan misinformasi terkait isu vital seperti pengelolaan air dapat diminimalisir melalui edukasi dan data yang valid.
Pemerintah Pusat dan Daerah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air tanah oleh sektor swasta. 
BERITA TERKAIT: