"Kebijakan penertiban lahan sawit ilegal, tambang di kawasan hutan, serta pemberantasan permainan impor migas menandai perubahan arah besar geopolitik ekonomi Indonesia," kata Rasminto kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.
Menurutnya, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi landasan penting dalam menata ulang tata kelola SDA yang selama ini dikuasai oleh kelompok oligarki. Melalui Satgas PKH yang dibentuk berdasarkan perpres tersebut, pemerintah berhasil menunjukkan orkestrasi nasional yang solid lintas sektor.
“Satgas PKH, yang terdiri dari unsur TNI, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, BPKP, ATR/BPN, dan K/L terkait berhasil mengembalikan lebih dari 3,3 juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ini jadi bukti nyata hadirnya negara,” tegas Rasminto.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergisitas antar aparat penegak hukum dan lembaga negara, di mana operasi di lapangan menunjukkan ketegasan tanpa kompromi terhadap pelanggaran.
"Sinergi ini menjadi model sangat baik dalam tata kelola sumber daya nasional berbasis kepemimpinan tegas dan integratif," tandasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan Presiden Prabowo mencerminkan strategi Geopolitik Nusantara, yaitu pandangan bahwa penguasaan ruang dan sumber daya jadi bagian integral dari pertahanan dan kesejahteraan nasional.
“Pemerintahan Presiden Prabowo memahami bahwa keadilan sosial tidak akan pernah terwujud tanpa kedaulatan ekonomi. Negara harus kembali menguasai tanah, energi, dan ruang hidup rakyatnya sesuai amanat pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.
Selain sektor kehutanan, Rasminto menyoroti pula pembenahan tata kelola impor migas yang selama ini menjadi celah kebocoran ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak mentah Indonesia mencapai sekitar 1 juta barel per hari dengan nilai ekonomi mendekati Rp500 triliun per tahun.
“Di situlah letak pentingnya langkah Presiden Prabowo, karena mafia migas telah menjerat ekonomi kita selama puluhan tahun,” tandasnya.
Rasminto mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam membongkar praktik penyimpangan impor minyak mentah yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp285 triliun.
“Ini kerja geopolitik yang nyata. Pemerintah sedang merebut kembali kedaulatan energi dari tangan kartel,” ungkapnya.
Rasminto menegaskan bahwa capaian ini bukan semata-mata soal penindakan, melainkan perubahan arah ekonomi nasional menuju kemandirian dan keadilan.
“Ketegasan Presiden Prabowo dalam menata sumber daya alam menandai pergeseran dari ekonomi rente menuju ekonomi berdikari. Semoga ini jadi fondasi bagi tegaknya keadilan sosial bangsa,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto, menilai langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia sumber daya alam (SDA) merupakan capaian strategis dan monumental selama satu tahun kepemimpinannya. 
BERITA TERKAIT: