PKB Dorong Investigasi Korban Aksi dan Evaluasi Tunjangan DPR

Ketua Harian DPP PKB, Riezal Ilham Pratama, menegaskan partainya menolak segala bentuk kekerasan dalam penanganan aksi, sekaligus mendorong investigasi independen untuk mengusut jatuhnya korban.

“Kami DPP PKB menolak keras segala bentuk kekerasan yang terjadi selama proses demonstrasi. Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri, terutama aparat keamanan. Kami ingin ada evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, penanganan aksi yang perlu lebih humanis karena sudah jatuh terlalu banyak korban,” kata Riezal saat jumpa pers di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 3 September 2025.

Partai besutan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu juga berkomitmen membantu korban luka untuk mendapat akses layanan kesehatan.

“Silakan hubungi anggota legislatif dari DPP-PKB, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa agar dapat dibantu terhadap akses kesehatannya,” tambahnya.

Selain itu, Riezal menyebut PKB akan menggelar dialog terbuka dengan masyarakat sipil pada 5 September mendatang di DPR RI. Instruksi serupa juga diberikan kepada seluruh fraksi PKB di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami mendengar berbagai tuntutan yang ada di media sosial. Ini suntikan positif bagi PKB. Karena itu, kami dorong adanya dialog langsung fraksi PKB dengan masyarakat sipil,” tegasnya.

PKB juga menyinggung desakan publik terkait reformasi partai politik. Menurut Riezal, partainya memiliki sistem pengawasan kader bernama SIMPEL yang dapat diakses publik sebagai bentuk transparansi.

Terkait tuntutan pembekuan kenaikan tunjangan DPR yang memicu aksi, Riezal menegaskan PKB mendukung evaluasi. 

“Kami mendukung langkah pimpinan DPR RI untuk mengevaluasi tunjangan. Karena permasalahan mengenai tunjangan ini menimbulkan kecemburuan yang akhirnya meledak dengan aksi kemarin,” ucapnya.

Lebih jauh, PKB juga berkomitmen mempercepat pembahasan sejumlah regulasi pro-rakyat, termasuk RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Perampasan Aset. Partai juga menyiapkan agenda reformasi jaminan sosial bagi pekerja gig.

“Yang paling penting bagi kami aspirasi dari siapapun yang memperjuangkan aspirasi masyarakat itu harus didengar dan harus diimplementasikan ke dalam kebijakan yang pro rakyat,” tandas Riezal.

Sementara itu, Wakil Ketua Harian DPP PKB, Gielbran Muhammad Noor, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil bagi korban demonstrasi. 

“Kita dorong agar mereka memperoleh hak dan kewajiban mereka, sekaligus mereka yang menjadi pelaku itu memperoleh ganjaran. Kami pastikan setiap orang menerima keadilan,” tutupnya.