Ketika angka yang terungkap mencapai Rp357 miliar dana yang mengalir secara sistematis ke puluhan oknum, mulai dari petugas lapangan hingga tingkat wakil menteri kita tidak lagi berbicara tentang penyimpangan individu. Kita sedang menghadapi sebuah sistem yang dirancang untuk merampok kepercayaan negara dan kesejahteraan rakyat.
Fakta bahwa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, diduga menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta setiap minggunya dari pengurusan dokumen seperti KITAS dan KITAB, mengirimkan pesan yang sangat jelas praktik ini telah berjalan lama, teratur, dan diatur layaknya sebuah bisnis komersial yang menguntungkan segelintir orang.
Inilah wajah sesungguhnya dari korupsi modern bukan lagi sekadar menerima amplop di sudut ruangan, melainkan sebuah jaringan terorganisir yang membagi keuntungan secara proporsional, dengan peran dan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan jabatan.
Seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia, terdapat kebenaran abadi yang harus kita pahami “Ikan busuk dimulai dari kepalanya.” Logika ini bukan sekadar peribahasa, melainkan hukum alam yang berlaku dalam setiap organisasi.
Ketika pemimpin di tingkat tertinggi justru menjadi bagian dari aliran dana haram, ia tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi juga menanamkan benih kerusakan di seluruh tubuh birokrasi. Ia mengirimkan sinyal bahwa “yang penting ada untung, aturan bisa dilanggar”. Akibatnya, nilai-nilai integritas luntur, disiplin hancur, dan budaya korupsi tumbuh subur bagai rumput liar yang sulit dibasmi.
Di sinilah letak bahaya terbesarnya. Jika kita hanya puas dengan menangkap satu atau dua orang di puncak, tanpa menyentuh sistem dan jaringan di bawahnya, maka kita hanya memotong daun tanpa mencabut akarnya. Seperti pohon yang berakar dalam, ia akan tumbuh kembali dengan cepat, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya.
Mengganti pejabat, menteri, atau wakil menteri tanpa membersihkan jaringan yang ada di baliknya sama saja dengan mengganti pengemudi kendaraan yang mesinnya sudah rusak parah perjalanan tetap akan berbahaya dan tidak sampai tujuan.
Pertanyaan besar yang harus dijawab KPK dan seluruh elemen bangsa adalah apakah jaringan ini benar-benar berhenti di lingkungan imigrasi? Atau apakah ada tangan-tangan lain yang lebih tinggi, yang selama ini memberikan perlindungan, membuka jalan, atau bahkan menerima bagian dari keuntungan tersebut?
Pola pembagian yang teratur, nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah, dan keberanian melanggar aturan negara dengan terbuka, menunjukkan bahwa ini bukan mungkin dilakukan tanpa adanya dukungan atau ketakutan terhadap kekuasaan tertentu.
Kasus ini harus menjadi cermin bagi kita semua. Korupsi semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara. Ia merusak martabat bangsa di mata dunia, membuat investor enggan menanamkan modal, dan menciptakan ketidakadilan di mana orang kaya bisa membeli hak istimewa, sementara rakyat kecil harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi haknya.
Oleh karena itu, kami menyerukan dengan lantang jangan berhenti di permukaan! KPK harus berani menyelami hingga ke akar-akarnya. Bongkar seluruh jaringan, telusuri setiap aliran dana, dan panggil siapa pun yang terlibat, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, atau kedudukan. Hanya dengan cara inilah kita bisa memutus mata rantai kerusakan yang telah berlangsung terlalu lama.
Ingatlah, bangsa ini tidak akan maju jika birokrasinya dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah ini. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi sampai tuntas, agar suatu hari nanti, lembaga negara kembali menjadi tempat yang melayani dengan jujur, adil, dan bersih bukan menjadi sarang bagi mereka yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri.
Indria Febriansyah
Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia, Sekretaris Ikatan Relawan Merah Putih Se-Indonesia
BERITA TERKAIT: