Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Rasminto yang menganggap upaya tersebut dilakukan guna mengganggu stabilitas bangsa Indonesia.
“Pola gerakan massa yang cepat, penggunaan isu sensitif yang dipelintir, hingga masifnya agitasi di media sosial menunjukkan adanya orkestrasi yang lebih besar. Indikasi ini konsisten dengan strategi pihak asing yang sejak lama tidak menginginkan Indonesia tampil sebagai negara damai dan maju,” ujar Rasminto dalam pesan elektronik kepada
RMOL di Jakarta, Jumat, 29 Agustus 2025.
“Jadi intervensi asing bermain, masyarakat jangan mudah terprovokasi,” tambahnya menegaskan.
Menurutnya, salah satu ciri utama adanya peran eksternal adalah sinkronisasi narasi yang tersebar di berbagai kanal digital, meski tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Ia mencontohkan bagaimana isu-isu ekonomi atau kebijakan negara kerap dipotong dan dibingkai sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga menimbulkan keresahan publik.
“Provokasi semacam itu tidak lahir secara alamiah. Ada pola produksi isu yang rapi dan terencana, lengkap dengan jejaring yang menyebarkan narasi secara masif. Inilah yang saya sebut sebagai bagian dari grand design asing untuk memecah fokus bangsa kita,” tegasnya.
Rasminto menambahkan, intervensi semacam ini lazim menggunakan pendekatan non konvensional. Bukan lagi melalui kekuatan militer, melainkan melalui perang informasi, infiltrasi ide, dan manipulasi emosi publik. Upaya ini sangat berbahaya karena mampu menciptakan instabilitas tanpa harus melibatkan kekerasan langsung dari luar.
“Yang sedang kita hadapi adalah kolonialisme gaya baru. Bukan pendudukan wilayah, tetapi pendudukan pikiran dan kesadaran masyarakat. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam agenda mereka,” ucap Rasminto.
Ia menekankan bahwa di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto sedang berupaya serius membangun fondasi kemandirian nasional. Karena itu, lanjut dia, masyarakat harus memperkuat daya tahan sosial dengan cara tidak mudah terprovokasi, mengedepankan nalar kritis dan menjaga persatuan nasional.
“Presiden sedang bekerja untuk membawa bangsa ini maju. Maka kewajiban kita sebagai warga negara adalah memastikan ruang publik tetap sehat, tidak terseret oleh hasutan, dan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Hanya dengan begitu kita bisa menghadapi intervensi asing tanpa kehilangan arah sebagai bangsa,” pungkasnya.
Meningkatnya ketegangan politik dalam negeri belakangan ini yang ditandai dengan berbagai demonstrasi dinilai ada indikasi kuat keterlibatan kekuatan asing secara sistematis. 
BERITA TERKAIT: