Cawe-cawe Mendagri, menurut Paul, bisa memicu pergolakan di akar rumput yang pada akhirnya berujung pada konflik sosial.
"Saya mengingatkan Mendagri untuk tidak 'bermain api' di PSU Pilkada karena sangat rawan menimbulkan konflik," kata Paul dalam keterangan tertulisnya, Selasa 12 Agustus 2025.
Ditegaskan Paul, Mendagri sebagai wakil pemerintah harus berdiri di semua pihak, harus netral, bijaksana, mendengar suara hati masyarakat Papua.
Menurut Paul, biarkan masyarakat Papua memilih pemimpinnya secara jujur, adil dan beradab. Jika sampai menimbulkan konflik, Mendagri harus bertanggung jawab di PSU provinsi induk yang melahirkan lima provinsi lain di Papua tersebut.
"Ini adalah pertarungan harga diri. Siapa yang menang biarlah menang dengan jujur dan adil, tidak boleh ada yang mengintervensi, tidak boleh campur tangan. Siapapun itu jangan bermain api di tanah Papua," kata Paul yang juga anggota Komite I DPD RI.
Di sisi lain, Paul mengecam adanya pergantian yang dilakukan Mendagri terhadap Pj atau Penjabat Gubernur Papua sebulan sebelum PSU. Langkah tersebut, dinilai oleh PFM sangat riskan.
"Untuk mengatur pelaksanaan Pilkada, untuk PSU ini perlu koordinasi dengan Bawaslu, KPU sampai tingkat kampung, yang tentunya sangat susah dan perlu waktu setahun lebih. Sehingga ini sebenarnya sudah salah dari awal dengan adanya pergantian Pj Gubernur," kata Paul.
Sekarang ini, Paul mengajak semua pihak untuk mengawal proses selanjutnya usai dilakukan PSU Pilkada Papua. Ia mengingatkan kembali agar tidak ada yang mengintervensi dengan mengutak-atik hasil PSU.
"Terpenting lagi masyarakat diimbau untuk menjaga kekompakan, persatuan dan kesatuan," demikian Paul.
Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor mengingatkan Mendagri Tito Karnavian berhati-hati dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua. 
BERITA TERKAIT: