Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dalam diskusi Berani Bicara yang digelar di Rumah Besar Gatotkaca, Jalan Pattimura 11, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Agustus 2025.
Dia menjelaskan, temuan jutaan masyarakat tinggal di rumah hunian yang layak tetapi bukan milik sendiri, berdasarkan penelusuran langsung tim satuan tugas (Satgas) ke lapangan.
"Jadi ada 6 juta keluarga yang tinggal di rumah yang layak dan rumah itu bukan punya dia," ujar Fahri.
Waketum Partai Gelora ini mengatakan, masyarakat yang tinggal di rumah layak huni tetapi bukan milik sendiri, didata oleh Kementerian PKP sebagai masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah.
"Jadi orang-orang itu datang ke satu rumah. Rumah itu kelihatan rumah layak. Lalu ditanya, ini rumah kamu atau bukan? Lalu dia bilang ini bukan rumah saya. Ini orang keluar dari apa yang harus kita identifikasi sebagai orang yang memerlukan rumah," urainya.
Menurutnya, pendataan terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah, meskipun kini tengah tinggal di hunian layak, tetapi harus dibantu oleh pemerintah.
Pasalnya, Fahri menilai kelompok masyarakat seperti ini termasuk yang berpotensi masuk ke garis kemiskinan ekstrem.
"Perumahan itu termasuk yang akan memberikan efek, menyelesaikan ketimpangan yang masif. Oleh sebab itu sejak awal saya sangat keras mengusulkan pembangunan sektor perumahan yang masif," ucapnya.
"Saya bilang hati-hati. Karena mungkin kemiskinan ekstrem itu ada di sini. Tetap untuk memudahkan identifikasi, mereka dimasukkan kepada kelompok yang tetap ngantri ingin punya rumah, sebab pada dasarnya mereka tidak punya rumah," demikian Fahri menambahkan.
BERITA TERKAIT: