Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta persetujuan anggota terkait penggunaan SAL tersebut yang akan digunakan untuk menekan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), membiayai belanja prioritas pemerintah, dan menutup defisit fiskal yang diprediksi melebar tahun 2025.
“Apakah bisa disetujui?” tanya Said yang langsung disambut kata sepakat oleh mayoritas anggota Banggar DPR dalam rapat kerja perumusan kesimpulan laporan realisasi semester I dan II APBN 2025, Kamis 3 Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik keputusan tersebut. Ia menegaskan pemanfaatan SAL ini akan menyesuaikan perkembangan realisasi defisit APBN hingga akhir tahun, sehingga penggunaannya bisa optimal dan tidak berlebihan.
“Jadi nanti tergantung dari defisitnya yang akan terjadi. Tapi paling tidak sudah mendapat persetujuan, sehingga kita bisa punya pilihan,” kata Sri Mulyani.
Adapun defisit APBN 2025 berpotensi melebar hingga Rp662 triliun. Angka ini meningkat tajam dari rancangan awal yang hanya Rp616,2 triliun.
Penyebabnya, penerimaan negara diperkirakan hanya mencapai Rp2.865,5 triliun atau jauh di bawah target semula Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, belanja negara turut dikoreksi menjadi Rp3.527,5 triliun dari target awal Rp3.621,3 triliun.
BERITA TERKAIT: