“Kalau melihat kebutuhan pemerintah, program-program pemerintah saat ini, di mana pemerintah melakukan efisiensi 2025, bahkan akan dilanjutkan 2026, lebih baik menurut hemat saya keinginan itu untuk sementara ditangguhkan dulu,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa, 27 Mei 2025.
Ketua DPP PDIP ini tidak memungkiri partai politik membutuhkan anggaran untuk operasional, kaderisasi, hingga workshop. Namun, anggaran yang dibutuhkan partai politik ini sebagian dibiayai pemerintah.
“Sesungguhnya yang diperlukan adalah penguatan kapasitas dari partai politik itu sendiri. Kapasitas apa? SDM dan kelembagaan karena mengelola anggaran yang sejatinya anggaran itu dari APBN,” ujarnya.
Said pun meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada DPR melalui badan anggaran untuk menyisir kemampuan fiskal pemerintah.
“Nah, dari tim kajian DPR pun akan membentuk tim kajian, dalam hal ini Banggar ingin membentuk tim kajian, berapa sih sesungguhnya kebutuhan objektif untuk pendanaan partai politik kita,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: