Proyek tersebut disorot Rieke karena menelan biaya yang cukup fantastis, mencapai Rp3,6 triliun.
"Tujuan digitalisasi untuk kendalikan subsidi dan kompensasi pemerintah untuk BBM (pertalite, biosolar)," kata Rieke dalam rapat kerja bersama PT Pertamina di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.
Legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, berdasarkan penelusurannya, dalam proyek investasi digital selama 5 tahun, Pertamina membayar Rp15,25/liter BBM. Di mana Rp14,75 jadi keuntungan Pertamina.
"Jangan dilihat per liternya 15 perak. Tapi ini disinyalir semenjak MyPertamina, margin SPBU yang tadinya Rp230/liter jadi Rp200/liter," tuturnya.
Rieke pun meminta Dirut PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri agar membenahi sistem digitalisasi tersebut.
"Benahi digitalisasi PT Pertamina, terbukti sistem yang digunakan tidak berdampak pada subsidi tepat sasaran, dan buka ruang permainan harga," katanya.
"Jelaskan ke mana mengalirnya margin Rp14,75/liter (pada) 2018-2023. (Kami) Mendukung Kejaksaan Agung dan KPK bongkar tuntas, karena digitalisasi menjadi instrumen penting tata kelola BBM tepat sasaran," tutupnya.
BERITA TERKAIT: