Salah satunya anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina, yang mengaku kurang sepakat dengan wacana pembentukan Kementerian Haji.
Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto, menginginkan adanya badan yang setara dengan Kementerian dan perlu adanya pembahasan yang lebih komprehensif.
"Kalau badan setara Kementerian artinya bukan Menteri Haji. Jadi memang harus ada pembahasan yang lebih matang. Karena tidak mudah pada saat nanti menjadi Kementerian Haji tersendiri pasti akan ada juga kecemburuan dari agama lain," kata Selly di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Selasa, 4 Maret 2025.
Legislator dari Fraksi PDIP ini mengatakan pembentukan kementerian haji belum urgen. Terlebih adanya peluang untuk melakukan investasi di dalam badan haji.
"Sebaiknya tetap berbentuk badan sehingga bisa lebih fleksibel saat melakukan investasi dalam negeri. Kalau Kementerian kan untuk urusan teknis agak susah untuk bisa melakukan investasi dan pengelolaan," jelas dia.
Ia menambahkan secara regulasi, regulator, kemudian fasilitator, kemudian administrasinya itu regulator, fasilitator, dan operator. Itu kan kalau sesuai dengan Pansus Haji harusnya terpisah.
"Tapi kalau nanti menjadi Kementerian Haji ya apa bedanya dengan Kementerian Agama? Mungkin bentuknya sama kayak badan pertanahan nasional gitu ya? Bentuknya mirip badan pertanahan atau lebih gampangnya mirip dengan BNPB," katanya.
"Mirip dengan BNPB kan, badan setara Kementerian. Semacam itu ya? Seperti itu, mirip seperti itu," tutupnya.
Wacana adanya Kementerian Haji tidak sepenuhnya disepakati fraksi-fraksi di DPR. 
BERITA TERKAIT: